PSI Desak Menteri BUMN Tindak Gerakan yang Tebar Fitnah dan Tolak Ahok

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 17 November 2019
 PSI Desak Menteri BUMN Tindak Gerakan yang Tebar Fitnah dan Tolak Ahok

Tokoh Muda NU yang juga Politisi PSI Guntur Romli (Foto: Twitter @GunRomli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli mendesak agar Kementerian BUMN menindak oknum-oknum yang melakukan penolakan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Guntur mengatakan, di dunia maya sudah beredar sebuah video yang berisi pidato yang mengaku oknum kelompok Serikat Pekerja salah satu perusahaan yang berorasi yang terkesan menghasut terkait informasi bergabungnya Ahok ke BUMN.

Baca Juga:

Bakal Komandoi BUMN, DPR Sebut Ahok Manusia Langka

"Pidato orang itu tidak menunjukkan seorang pegawai BUMN yang profesional tapi lebih terkesan sebagai provokator yang reaktif pada informasi yang belum valid dan detail," kata Guntur kepada merahputih.com di Jakarta, Minggu (17/11).

Guntur mengungkapkan, Serikat Pekerja itu itu sudah melakukan gerakan penolakan yang menghasut. Mulai dari meme, spanduk, demo dan pertemuan.

"Seharusnya tidak dilakukan oleh pegawai yang menjunjung tinggi profesionalitas," jelas politisi yang juga Tokoh Muda NU ini.

Guntur mendesak, menteri BUMN dan Direksi Pertamina harus memanggil orang itu dan menjatuhkan sanksi.

"Karena membuat gaduh, menghasut dan melakukan pembunuhan karakter berdasarkan informasi yang belum valid;" jelas Guntur.

Guntur menambahkan, mereka juga menyebut residivis kepada Ahok karena dianggap merupakan pembunuhan karakter dan fitnah.

Baca Juga:

Bos BUMN Disarankan Dipimpin Pejabat Karir

Karena istilah residivis, lanjut Guntur, hanya bisa digunakan pada 'pejahat kambuhan' yang dihukum atas kasus kejahatan yang berkali-kali.

"Contohnya Rizieq Shihab bisa disebut residivis karena sudah dua kali di penjara untuk jenis kasus kejahatan yang sama. Ahok tidak bisa disebut residivis karena baru sekali divonis kasus penodaan agama yang saat kental aroma politisnya dan bukan terkait kasus korupsi," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Bakal Jadi Bos BUMN Tapi Berstatus Kader PDIP, Mardani Sentil Ahok Soal Kepatutan

#Guntur Romli #Basuki Tjahaja Purnama #Menteri BUMN #PSI #PT Pertamina
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Eks Koruptor Nur Alam Gabung PSI, KPK Dorong Parpol Terapkan Due Diligence Kader
Partai politik memiliki peran penting untuk memastikan proses kaderisasi melahirkan pemimpin yang berintegritas
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
Eks Koruptor Nur Alam Gabung PSI, KPK Dorong Parpol Terapkan Due Diligence Kader
Indonesia
Daya Magis Jokowi Sukses Dongkrak Citra Positif PSI, Partai Anak Muda Tapi Rasa Mantan Presiden
Hasil studi mengonfirmasi bahwa arus perpindahan sentimen positif dari figur personal menuju institusi partai, khususnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
Daya Magis Jokowi Sukses Dongkrak Citra Positif PSI, Partai Anak Muda Tapi Rasa Mantan Presiden
Indonesia
Harga Pertamax Naik, Pemerintah Wajib Lindungi Kuota Pertalite
Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengusik keberadaan BBM bersubsidi dalam waktu dekat
Angga Yudha Pratama - Minggu, 14 Juni 2026
Harga Pertamax Naik, Pemerintah Wajib Lindungi Kuota Pertalite
Indonesia
Stok Pertalite Melimpah, Pertamina Minta Warga Mampu Tahu Diri
Pertamina Patra Niaga terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, lembaga penyalur dan penyimpanan, armada distribusi, serta sistem monitoring yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 13 Juni 2026
Stok Pertalite Melimpah, Pertamina Minta Warga Mampu Tahu Diri
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
Harga Pertamax Naik, Pertamina Minta Masyarakat Bijak Gunakan BBM
Penyesuaian tarif per 10 Juni 2026 merubah peta harga sejumlah produk bahan bakar nonsubsidi
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
Harga Pertamax Naik, Pertamina Minta Masyarakat Bijak Gunakan BBM
Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Bagikan