PSI Bakal Cecar Anies Soal Anggaran Antivirus 12 Miliar
kata Anggota PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana
Merahputih.com - Partai Solidaritas Indonesia bakal mempertanyakan plafon anggaran pengadaan lisensi perangkat lunak (software) dan antivirus sebesar Rp 12 miliar yang dianggarkan Pemprov DKI Jakarta di Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
"Kami akan perjelas dalam rapat komisi anggaran, Rp 12 miliar itu untuk apa saja? Kenapa harus beli daripada sewa?," kata Anggota PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, di Jakarta, Jumat (4/10).
Baca Juga:
Padahal, tahun ini untuk anggaran antivirus hanya menghabiskan dana Rp 200 juta dengan sistem sewa. Sewa tersebut telah dilakukan Pemprov DKI 2016-2018 atau sejak era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok dengan besaran anggaran yang sama.
Tapi kata anggota DPRD DKI termuda ini, untuk anggaran tahun depan telah diajukan untuk membeli antivirus tersebut dengan anggaran meningkat 60 kali lipat.
William menuturkan, lonjakan anggaran pembelian antivirus yang dirancang Gubernur Anies itu tidak masuk akal. "Kami akan pastikan untuk apa anggaran sebesar itu. Apakah untuk antivirus saja atau buat yang lain?," ucapnya.
Baca Juga:
Anies Ogah Perbaiki Fasilitas Publik yang Dirusak Pedemo Rusuh
Ia pun menegaskan,plafon anggaran itu harus dipertanggungjawabkan karena menyangkut uang rakyat. "Karena kan kita mau menyelamatkan uang rakyat yang selama ini dianggap pemborosan," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
21 Perusahaan Top Jakarta Termasuk BUMD Tawarkan 107 Posisi Eksklusif di Job Fair Disabilitas 2025, Simak Syaratnya
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan