Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Partai Solidaritas Indonesia bakal mempertanyakan plafon anggaran pengadaan lisensi perangkat lunak (software) dan antivirus sebesar Rp 12 miliar yang dianggarkan Pemprov DKI Jakarta di Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Kami akan perjelas dalam rapat komisi anggaran, Rp 12 miliar itu untuk apa saja? Kenapa harus beli daripada sewa?,
kata Anggota PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, di Jakarta, Jumat (4/10).
Baca juga:
Padahal, tahun ini untuk anggaran antivirus hanya menghabiskan dana Rp 200 juta dengan sistem sewa. Sewa tersebut telah dilakukan Pemprov DKI 2016-2018 atau sejak era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok dengan besaran anggaran yang sama.
Tapi kata anggota DPRD DKI termuda ini, untuk anggaran tahun depan telah diajukan untuk membeli antivirus tersebut dengan anggaran meningkat 60 kali lipat.
William menuturkan, lonjakan anggaran pembelian antivirus yang dirancang Gubernur Anies itu tidak masuk akal. "Kami akan pastikan untuk apa anggaran sebesar itu. Apakah untuk antivirus saja atau buat yang lain?," ucapnya.
Baca Juga:
Anies Ogah Perbaiki Fasilitas Publik yang Dirusak Pedemo Rusuh
Ia pun menegaskan,plafon anggaran itu harus dipertanggungjawabkan karena menyangkut uang rakyat. "Karena kan kita mau menyelamatkan uang rakyat yang selama ini dianggap pemborosan," tutupnya. (Asp)
