Sidak Parkir Ilegal dan Dugaan Pengemplangan Pajak, Pramono Anung Tegaskan Komitmennya Jadika Jakarta Kota yang Lebih Tertib dan Teratur
Petugas Dishub dan Satpol PP Jakarta Pusat tertibkan kendaraan yang parkir liar. (Foto: Dok. Pemkot Jakarta Pusat).
Merahputih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo berkomitmen untuk menertibkan Jakarta dimulai dari fondasi paling dasar.
Penataan ini diawali dengan perbaikan data penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.
Menurut Pramono, langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menciptakan ketertiban di ibu kota.
Baca juga:
Parkir Liar Milik 2 BUMD Jakarta Disegel, Pemprov Imbau Warga Diimbau Laporkan Kasus Serupa
Selain itu, Pemprov DKI juga menyoroti masalah parkir ilegal yang marak. Pramono menegaskan dukungannya terhadap Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran yang telah melakukan penindakan terhadap parkir tak berizin.
"Semua yang ilegal tentunya kami bersedia untuk menindaklanjuti," kata Pramono, Jumat (19/9).
Dia menambahkan bahwa penertiban adalah hal yang sangat krusial. "Yang ilegal, ya. Karena apapun Jakarta ini kan kita harus atur dengan tertib. Dan sekarang ini ketertiban itu menjadi hal utama."
Pada Rabu (17/9), Pansus Perparkiran bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI melakukan sidak di dua lokasi parkir ilegal di Jakarta Timur yakni di Kompleks Ruko Graha Mas Pemuda dan Apartemen Menara Cawang, yang keduanya dikelola oleh operator Buana Parking.
Baca juga:
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Setelah terbukti tidak berizin, Pansus dan Dishub menyegel pintu dan mesin tiket parkir, serta menempelkan pemberitahuan penghentian pungutan tarif.
Ketua Pansus, Ahmad Lukman Jupiter, menduga operator ilegal ini melakukan penggelapan pajak. Temuan ini akan menjadi dasar bagi Pansus untuk menyusun regulasi daerah yang lebih menyeluruh.
"Karena itu, inilah potensi kebocoran yang terjadi, karena Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) tidak pernah tahu berapa omzet yang sebenarnya, berapa jumlah kendaraan yang sebenarnya setiap hari, setiap saat," ujarnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Libur Nataru 2025/2026, Puncak Arus Keluar Jakarta Diperkirakan 20 Desember
Ikuti Pemerintah Pusat WFA ASN DKI Akhir Tahun, Pramono Pastikan tak Ganggu Pelayanan Warga
Pramono Anung Pastikan ASN DKI Profesional Meski Kerja dari Pantai, Layanan Publik Dijamin Tak Terganggu
Empati Bencana Sumatera, Perayaan Tahun Baru Jakarta 2026 Ditekan Sederhana
Tanggul NCICD Ancol Barat Hampir Rampung, Pramono Targetkan Jakarta Utara Bebas Banjir Rob
Pramono Anung Beri SP1 ke 10 Gedung Tak Aman Usai Kebakaran Maut Jakarta
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
UMP Jakarta 2026 Pasti Naik, Pramono Anung Targetkan Rampung Cepat
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Kota Tua Harus Sudah 'Glowing' Sebelum 2029, Rano Karno Bentuk Lembaga Teknis Khusus