Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo berkomitmen untuk menertibkan Jakarta dimulai dari fondasi paling dasar.
Penataan ini diawali dengan perbaikan data penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.
Menurut Pramono, langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menciptakan ketertiban di ibu kota.
Baca juga:
Parkir Liar Milik 2 BUMD Jakarta Disegel, Pemprov Imbau Warga Diimbau Laporkan Kasus Serupa
Selain itu, Pemprov DKI juga menyoroti masalah parkir ilegal yang marak. Pramono menegaskan dukungannya terhadap Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran yang telah melakukan penindakan terhadap parkir tak berizin.
"Semua yang ilegal tentunya kami bersedia untuk menindaklanjuti," kata Pramono, Jumat (19/9).
Dia menambahkan bahwa penertiban adalah hal yang sangat krusial. "Yang ilegal, ya. Karena apapun Jakarta ini kan kita harus atur dengan tertib. Dan sekarang ini ketertiban itu menjadi hal utama."
Pada Rabu (17/9), Pansus Perparkiran bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI melakukan sidak di dua lokasi parkir ilegal di Jakarta Timur yakni di Kompleks Ruko Graha Mas Pemuda dan Apartemen Menara Cawang, yang keduanya dikelola oleh operator Buana Parking.
Baca juga:
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Setelah terbukti tidak berizin, Pansus dan Dishub menyegel pintu dan mesin tiket parkir, serta menempelkan pemberitahuan penghentian pungutan tarif.
Ketua Pansus, Ahmad Lukman Jupiter, menduga operator ilegal ini melakukan penggelapan pajak. Temuan ini akan menjadi dasar bagi Pansus untuk menyusun regulasi daerah yang lebih menyeluruh.
"Karena itu, inilah potensi kebocoran yang terjadi, karena Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) tidak pernah tahu berapa omzet yang sebenarnya, berapa jumlah kendaraan yang sebenarnya setiap hari, setiap saat," ujarnya.
