Proses Pemilihan Wagub DKI Belum Rampung, Gerindra Nilai Figur PKS Kurang Menarik

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 25 Oktober 2019
 Proses Pemilihan Wagub DKI Belum Rampung, Gerindra Nilai Figur PKS Kurang Menarik

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI dari Gerindra, M. Taufik menduga lambannya proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta dikarenakan PKS tak melakukan lobi politik kepada anggota DPRD DKI.

Dengan begitu, sambung Taufik, molornya pengganti Sandiaga Uno di kursi DKI 2 seharusnya menjadi perhatian khusus PKS.

Baca Juga:

DPRD Lebih Pentingi Anggaran dari Wagub, Gerindra: Anies Kerja Sambil Senyum

"Kalau ini tidak jalan harus ada evaluasi. Apa figurnya yang kurang menarik, kurang dipahami, atau komunikasinya," kata Taufik di Jakarta, Kamis (24/10).

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik nilai cawagub dari PKS kurang menarik
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik. (MP/Asropih)

Ketua DPD Gerindra DKI itu pun berharap partai yang diketuai Sohibul Iman melakukan evaluasi terhadap pencalonan kedua kadernya.

"Itulah yang mau kami evaluasi. Apakah komunikasi nya yang kurang baik ada kurang lancar, atau figurnya yang kurang menarik. Dua itu saja sebenarnya. Kita harus terbuka sebenarnya. Harus melakukan evaluasi. Ini begini begono, tapi tidak jalan," jelasnya.

Proses pemilihan DKI 2 sudah berjalan, tata tertib (tatib) sudah terbentuk namun belum disahkan. Hal itu karena rapat pimpinan gabungan (rapimgab) yang tak berjalan mulus karena banyak anggota Parlemen Kebon Sirih tak hadir sehingga tidak memenuhi syarat rapat.

Baca Juga:

Sandiaga Masih Berhasrat Kembali Jadi Wagub DKI

Taufik pun menuturkan, harusnya PKS tak bisa berdiam diri menunggu agenda tersebut, menurut Taufik harus ada lobi-lobi politik sesama anggota DPRD lainnya.

"Iya nunggu Rapimgab itu kan harus ada komunikasi. Barang ini ada di DPRD. DPRD unsurnya banyak. Ya komunikasi lah dengan semua unsur itu. Kalau duduk-duduk saja ya mana bisa," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

PKS Desak Ahmad Syaikhu Mundur dari DPR Jika Ingin Maju Dalam Pemilihan Wagub DKI

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Taufik Gerindra #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Bagikan