Proses Pemilihan Wagub DKI Belum Rampung, Gerindra Nilai Figur PKS Kurang Menarik
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI dari Gerindra, M. Taufik menduga lambannya proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta dikarenakan PKS tak melakukan lobi politik kepada anggota DPRD DKI.
Dengan begitu, sambung Taufik, molornya pengganti Sandiaga Uno di kursi DKI 2 seharusnya menjadi perhatian khusus PKS.
Baca Juga:
DPRD Lebih Pentingi Anggaran dari Wagub, Gerindra: Anies Kerja Sambil Senyum
"Kalau ini tidak jalan harus ada evaluasi. Apa figurnya yang kurang menarik, kurang dipahami, atau komunikasinya," kata Taufik di Jakarta, Kamis (24/10).
Ketua DPD Gerindra DKI itu pun berharap partai yang diketuai Sohibul Iman melakukan evaluasi terhadap pencalonan kedua kadernya.
"Itulah yang mau kami evaluasi. Apakah komunikasi nya yang kurang baik ada kurang lancar, atau figurnya yang kurang menarik. Dua itu saja sebenarnya. Kita harus terbuka sebenarnya. Harus melakukan evaluasi. Ini begini begono, tapi tidak jalan," jelasnya.
Proses pemilihan DKI 2 sudah berjalan, tata tertib (tatib) sudah terbentuk namun belum disahkan. Hal itu karena rapat pimpinan gabungan (rapimgab) yang tak berjalan mulus karena banyak anggota Parlemen Kebon Sirih tak hadir sehingga tidak memenuhi syarat rapat.
Baca Juga:
Taufik pun menuturkan, harusnya PKS tak bisa berdiam diri menunggu agenda tersebut, menurut Taufik harus ada lobi-lobi politik sesama anggota DPRD lainnya.
"Iya nunggu Rapimgab itu kan harus ada komunikasi. Barang ini ada di DPRD. DPRD unsurnya banyak. Ya komunikasi lah dengan semua unsur itu. Kalau duduk-duduk saja ya mana bisa," tutupnya.(Asp)
Baca Juga:
PKS Desak Ahmad Syaikhu Mundur dari DPR Jika Ingin Maju Dalam Pemilihan Wagub DKI
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih