Proses Pemilihan Wagub DKI Belum Rampung, Gerindra Nilai Figur PKS Kurang Menarik


Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI dari Gerindra, M. Taufik menduga lambannya proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta dikarenakan PKS tak melakukan lobi politik kepada anggota DPRD DKI.
Dengan begitu, sambung Taufik, molornya pengganti Sandiaga Uno di kursi DKI 2 seharusnya menjadi perhatian khusus PKS.
Baca Juga:
DPRD Lebih Pentingi Anggaran dari Wagub, Gerindra: Anies Kerja Sambil Senyum
"Kalau ini tidak jalan harus ada evaluasi. Apa figurnya yang kurang menarik, kurang dipahami, atau komunikasinya," kata Taufik di Jakarta, Kamis (24/10).

Ketua DPD Gerindra DKI itu pun berharap partai yang diketuai Sohibul Iman melakukan evaluasi terhadap pencalonan kedua kadernya.
"Itulah yang mau kami evaluasi. Apakah komunikasi nya yang kurang baik ada kurang lancar, atau figurnya yang kurang menarik. Dua itu saja sebenarnya. Kita harus terbuka sebenarnya. Harus melakukan evaluasi. Ini begini begono, tapi tidak jalan," jelasnya.
Proses pemilihan DKI 2 sudah berjalan, tata tertib (tatib) sudah terbentuk namun belum disahkan. Hal itu karena rapat pimpinan gabungan (rapimgab) yang tak berjalan mulus karena banyak anggota Parlemen Kebon Sirih tak hadir sehingga tidak memenuhi syarat rapat.
Baca Juga:
Taufik pun menuturkan, harusnya PKS tak bisa berdiam diri menunggu agenda tersebut, menurut Taufik harus ada lobi-lobi politik sesama anggota DPRD lainnya.
"Iya nunggu Rapimgab itu kan harus ada komunikasi. Barang ini ada di DPRD. DPRD unsurnya banyak. Ya komunikasi lah dengan semua unsur itu. Kalau duduk-duduk saja ya mana bisa," tutupnya.(Asp)
Baca Juga:
PKS Desak Ahmad Syaikhu Mundur dari DPR Jika Ingin Maju Dalam Pemilihan Wagub DKI
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
