Politikus PDIP Sebut Big Data Luhut tidak Bisa Dipertanggungjawabkan
Andika Pratama - Kamis, 17 Maret 2022
Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira Foto : Dok/mr
MerahPutih.com - Wacana penundaan Pemilu 2024 sebaiknya diakhiri. Pasalnya, tahapan pemilu sudah dimulai dan KPU sudah mengajukan anggaran untuk penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Hal itu disampaikan politikus PDIP Andreas Hugo Pareira, merespons klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal big data 110 juta pengguna media sosial yang mendukung Pemilu 2024 ditunda.
Baca Juga
Senator Ingatkan Pelopor Klaim Big Data Tunda Pemilu Bisa Dijerat Pasal Hoaks
"Ngga relevan bicara big data yang tidak jelas dan (tidak) bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada dasar hukumnya untuk menjadi patokan pengambilan keputusan. Tutuplah wacana ini,” kata Andreas kepada wartawan, Kamis (17/3).
Andreas menyindir, isu big data penundaan pemilu ini seperti penipuan berkedok investasi bodong. Diketahui, masyarakat Indonesia saat ini dihebohkan penipuan investasi trading binary option yang melibatkan Indra Kenz dan Doni Salmanan.
“Lama-lama isu ‘big data’ ini seperti para penawar investasi bodong yang crazy rich yang sedang menawarkan produk investasi bodongnya ke publik,” ujarnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, Andreas meminta agar para menteri di Kabinet Indonesia Maju bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Bukan membahas soal big data dukungan terhadap penundaan Pemilu 2024
“Ya bekerja membantu presiden sesuai dengan Tupoksi nya dong. Massa menteri gak tau tugasnya,” pungkas Andreas. (Pon)
Baca Juga
PKB Sebut Big Data Luhut Bisa Jadi Referensi Penundaan Pemilu 2024
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
