Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data

Merahputih.com - Pemerintah diminta mengintegrasikan data dari tiga lembaga utama yakni Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Integrasi ini bertujuan untuk membangun sistem peringatan dini banjir yang lebih efektif.

Usulan ini muncul sebagai respons atas peringatan BMKG mengenai potensi musim hujan ekstrem pada periode 2025–2026. Peringatan tersebut harus ditindaklanjuti dengan kebijakan yang terukur, terintegrasi, dan berbasis teknologi.

"Banjir bukan semata fenomena alam. Krisis sampah yang tak terkelola di daerah wisata seperti Bali sudah memperparah dampaknya. Ini saatnya pemerintah membangun sistem peringatan dini yang canggih sekaligus membenahi tata kelola sampah secara nasional,” kata Anggota Komisi IV DPR RI, Jamaludin Malik, Kamis (18/9).

Baca juga:

Operasi SAR untuk Korban Banjir di Bali Sudah Dihentikan, Tidak dengan Bencana Tanah Longsor

Berdasarkan data BMKG, puncak musim hujan ekstrem diperkirakan terjadi dalam dua gelombang. Gelombang pertama pada November–Desember 2025 di Sumatera dan Kalimantan, sedangkan gelombang kedua pada Januari–Februari 2026 di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Curah hujan ekstrem ini diperkirakan setara dengan volume hujan satu bulan, namun dapat turun hanya dalam satu hari.

Jamaludin juga menyoroti kerugian akibat banjir yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berdampak pada ekonomi dan sosial.

Ia mencontohkan Bali, di mana penumpukan sampah di sungai dan pantai tidak hanya merusak lingkungan dan mengganggu pariwisata, tetapi juga menimbulkan korban jiwa.

Baca juga:

Status Tanggap Darurat Bali Dicabut, BPBD Ingatkan Warga Tetap Waspada Bencana

Untuk mengatasi hal ini, ia mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat investasi dalam pengelolaan sampah, seperti pembangunan bank sampah digital, pemanfaatan teknologi daur ulang, dan pembangkit listrik tenaga sampah.

Kolaborasi antara pemerintah dengan BUMN dan sektor swasta juga dianggap penting untuk memastikan pendanaan yang berkelanjutan dan dampak nyata bagi masyarakat.

"Ketahanan lingkungan adalah bagian dari ketahanan nasional. Kita tidak bisa terus-menerus merespons bencana dengan pola reaktif. DPR RI akan mengawal agar APBN 2026 benar-benar mengalokasikan dana memadai untuk mitigasi dan adaptasi iklim, termasuk tata kelola sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan,” tutupnya.