DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
SPBU Shell Kosong.(foto: Merahputih.com/Kanu)
Merahputih.com - DPR RI menyebut kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta seperti Shell dan BP hanya terjadi di wilayah Jabodetabek. Secara nasional, stok BBM dalam kondisi aman.
Menurut Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya isu kelangkaan ini harus dilihat secara proporsional. Kekosongan stok di beberapa SPBU swasta bukan disebabkan oleh keterbatasan kuota atau pasokan nasional yang lemah, melainkan lebih karena peningkatan permintaan yang fluktuatif di lapangan.
“Secara nasional, stok BBM aman dan pemerintah sudah memberi ruang tambahan melalui kenaikan kuota. Namun, kita juga harus memahami bahwa permintaan bisa melonjak tiba-tiba di daerah tertentu, sehingga distribusi butuh penyesuaian cepat," ujar Bambang, Kamis (18/9).
Baca juga:
Menilik SPBU Shell Layani Pengisian BBM di Tengah Kekosongan Stok Bahan Bakar
Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menaikkan kuota impor BBM hingga 110 persen dari tahun sebelumnya. Ini dinilai cukup untuk memenuhi permintaan pasar dalam kondisi normal.
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina. Base fuel adalah bahan bakar dengan kadar oktan murni tanpa campuran aditif.
Dengan demikian, SPBU swasta tetap bisa menambahkan aditif sesuai standar mutu dan ciri khas produk mereka, sehingga kualitas dan keunggulan merek tetap terjaga.
Baca juga:
Shell Bantah Pegawainya Kena PHK karena BBM Langka, hanya Dilakukan Penyesuaian Jam Kerja
Menurut Bambang, mekanisme ini akan membuat distribusi BBM lebih efisien, stok terjamin, dan koordinasi antara pemerintah, Pertamina, serta SPBU swasta akan semakin baik.
“Di sisi lain, pemerintah tetap dapat mengendalikan volume impor agar sesuai dengan kebutuhan nasional dan tidak menekan perekonomian," jelas dia.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
BBM ke Sibolga Dipercepat, Pertamina Aktifkan 5 SPBU 24 Jam Bebas Barcode
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor