Polisi Waspadai Massa dari Luar Daerah yang Tunggangi Arus Balik untuk Berdemo di MK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 13 Juni 2019
Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto/Mahkamahkonstitusi.go.id)
Merahputih.com - Polda Metro Jaya mengantisipasi adanya pergerakan massa dari luar kota ke Jakarta dengan menunggangi kegiatan arus balik untuk menggelar aksi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.
"Tentunya semua masyarakat boleh kemana, ke kota lain boleh, engga masalah. Kecuali melakukan tindak pidana," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono di Lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (13/6).
BACA JUGA: Ketua DPR Imbau Peserta Pilpres Tidak Kerahkan Massa ke MK
"Ya namanya orang dari kampung atau kota lain mengadu nasib dengan harus mempunyai keterampilan yang lebih jadi harus bisa bersaing di ibu kota. Kalau engga bisa nanti silahkan untuk kembali ke wilayah aslinya," sambung Argo.
Polda Metro Jaya sendiri bakal berkoordinasi dengan Pemprov DKI untuk mencegah adanya pendatang baru yang bermasalah. "Nanti kalau itu kita akan koordinasi dengan gubernur," jelas Argo.
Aparat TNI-Polri beserta pihak-pihak terkait mampu memberikan terbaik bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya.
Gugatan silang sengketa pemilu ini secara resmi dilayangkan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi ke MK pada 24 Mei 2019 malam dan akan mulai disidangkan Jumat (14/6). Adapun putusan rencananya akan dibacakan pada 28 Juni 2019. (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
MK Gelar Sidang Uji Materiil UU Pers, Ahli Nilai Pasal 8 Belum Jamin Perlindungan Wartawan
IWAKUM Hadirkan Saksi dan Ahli dalam Sidang Lanjutan Uji Materiil UU Pers di MK
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
MK Tolak Perubahan Usai Pemuda Menjadi 40 Tahun di UU Kepemudaan
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Imunitas Jaksa Dibatasi oleh Putusan MK, Kejagung Janji Lebih Berintegritas
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Istana Pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, Diklaim Sejalan Dengan Pemerintah
Komisi Kejaksaan Hormati Putusan MK soal Pembatasan Imunitas Jaksa
MK Batasi Imunitas Kejaksaan: Pemeriksaan Hingga OTT Jaksa Tidak Perlu Izin Jaksa Agung