Polisi Beberkan Agen Radikal ISIS Kian Masif Sebar Ujaran Kebencian dan Hoaks


Karopenmas Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo (Foto: humas.polri,go.id)
MerahPutih.Com - Pertemuan monumental Prabowo Subianto dan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diharapkan menurunkan tensi politik dan kegaduhan sosial di antara para pendukungnya. Rekonsiliasi politik tersebut bertujuan mengurangi pertarungan absurd antara cebong dan kampret di media sosial.
Namun faktanya, Mabes Polri membeberkan bahwa penyebaran hoaks dan ujaran kebencian justru masih marak setelah pertemuan yang berawal dari MRT Lebak Bulus dan berakhir dengan makan siang bersama di FX Sudirman tersebut.
Baca Juga: Pertemuan di MRT, Politisi Demokrat Sindir Gaya Kampanye Prabowo yang Cenderung Keras
Karopenmas Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan isu hoax yang disebar terkait penolakan rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo.
"Di media sosial masih banyak narasi-narasi yang tengah disebarkan akun-akun tertentu dan kini sedang kami mapping," kata Dedi di Jakarta kepada wartawan, Senin (15/7).

Sejumlah akun sudah teridentifikasi dimiliki orang-orang berpaham radikalisme ekstrim. Akun ini disebut Dedi juga dimungkinkan disusupi paham ISIS.
"Ini harus kita cek bersama, karena tidak menutupi kemungkinan mereka ini disusupi juga oleh paham-paham ISIS atau radikal lainnya," katanya.
Dedi belum menyebut jumlah akun yang terindentifikasi menyebarkan konten hoaks tersebut. Ia hanya menyebutkan bahwa jumlahnya banyak dan tersebar di Twitter, Facebook dan Youtube, baik dalam bentuk foto maupun video.
"Tindakan itu masih di dalami Tim Siber. Jika ada perbuatan melawan hukum dan melanggar UU ITE dan pasal 2 di KUHP itu terpenuhi. Maka Direktorat Siber akan melakukan penegakan hukum terhadap akun-akun yang menyebarkan konten itu," kata dia.
Kepolisian, jelas dia, akan menguatkan langkah antisipasi penyebaran hoaks pascarekonsiliasi ini. Polri telah menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk memantau dunia maya.

"Kalau itu hoaks, akan kita kasih stempel hoaks. Kami juga bekerja sama dengan Kominfo untuk menurunkan konten-konten negatif," jelas Dedi.
Baca Juga: Akademisi Puji Keteladanan Prabowo Soal Harmoni Bangsa di Atas Rivalitas Politik
Menurut dia, kepolisian tidak segan-segan menindak tegas akun maupun penyebar hoaks di medsos. Hal ini untuk menangkal narasi propaganda pemecah belah bangsa.
Namun, Dedi belum bisa memastikan total peningkatan konten bermuatan hoaks yang masih berkembang pascarekonsiliasi. Dia belum menghitung secara kumulatif kasus hoaks yang terjadi.
Hoaks diprediksi akan berlangsung hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Minggu, 20 Oktober 2019.
"Kami sudah hafal polanya, ada foto, video, yang ditambah dengan narasi. Itu akan bertambah terus," tutup Brigjen Dedi Prasetyo.(Knu)
Baca Juga: Gerindra Heran Banyak yang Nyinyir Pertemuan Jokowi dan Prabowo
Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan MPR Dukung Penerapan Kebijakan Satu Orang Satu Akun Media Sosial

[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
![[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis](https://img.merahputih.com/media/a9/91/49/a991495b03e20378128fb67be1fca0df_182x135.png)
Marak Akun Palsu, Komisi I DPR Dorong Kampanye 1 Orang Punya 1 Akun Medsos

Sempat Disebut Meninggal Akibat Kebakaran, Istri Eks PM Nepal Masih Hidup, Dirawat Intensif

Presiden Nepal Yakinkan Semua Pihak, Tuntutan Pengunjuk Rasa Akan Dipenuhi

Klarifikasi Unggahan Anaknya Soal Lengserkan CIA, Menkeu Purbaya: Dia Anak Kecil, Tak Tau Apa-Apa

19 Tewas dalam Demonstrasi Tolak Larangan Medsos dan Serukan Penindakan Korupsi, Perdana Menteri Nepal Mundur

Nepal Akhirnya Cabut Larangan Media Sosial setelah Protes Besar Menewaskan 19 Orang

Nepal Bergejolak Tolak Pelarangan Media Sosial dan Serukan Penindakan Korupsi, Sedikitnya 16 Tewas

TNI Merasa Jadi Sasaran Hoaks dan Adu Domba, Pastikan Solid bersama Polri Jaga Stabilitas Keamanan Nasional
