Polemik Halte Bundaran HI, DPRD DKI akan Panggil TransJakarta

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 03 Oktober 2022
Polemik Halte Bundaran HI, DPRD DKI akan Panggil TransJakarta

Pekerja menyelesaikan proyek revitalisasi Halte Transjakarta di Kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Proyek revitalisasi halte TransJakarta Tosari dan Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang menghalangi pandangan warga ke arah Patung Selamat Datang berbuntut panjang.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menegaskan, akan memanggil pihak PT TransJakarta untuk minta keterangan terkait proses revitalisasi halte tersebut.

Baca Juga

Tanggapan TransJakarta Proyek Halte Bundaran HI Lewati Objek Diduga Cagar Budaya

"Cepat atau lambat, sebagai pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta saya akan memanggil PT TransJakarta dan SKPD terkait untuk menjelaskan pelaksanaan revitalisasi halte Transjakarta yang nyatanya sudah banyak mengecewakan banyak pihak itu," papar Prasetyo di Jakarta, Senin (3/10).

Politikus PDI Perjuangan ini pun mengutip ucapan Presiden RI ke-1 Soekarno atau Bung Karno yang pernah berpesan bahwa "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah!". Maka dari itu, katanya, seharusnya Pemprov DKI menjaga dengan baik wejangan tersebut dalam pelaksanaan pembangunan termasuk revitalisasi halte Bundaran HI dan Tosari.

"Bayangkan, betapa bangganya pemerintah dan rakyat Indonesia ketika Monumen Selamat Datang didirikan ketika itu," lanjut dia.

Menurut dia, hadirnya patung yang dikenal dengan nama 'Monumen Selamat Datang' itu dirancang untuk menyambut peserta Asian Games ke-IV di Jakarta, pada tahun 1962 lalu.

"Patung sepasang manusia yang sedang menggenggam bunga dan melambaikan tangan itu bukan sekedar pajangan. Namun lebih kepada bahwa Indonesia pantas diperhitungkan di kancah dunia dengan kesiapannya menggelar perhelatan pesta olahraga se-Asia yang ke-4," paparnya.

Baca Juga

TSP Sebut Pembangunan Halte Tosari dan HI Ambil Hak Publik

Oleh karena itu, Prasetyo mengaku kecewa dengan proyek revitalisasi halte Bundaran HI dan Tosari yang dikerjakan jajaran Gubernur Anies Baswedan yang dianggap tak memperhatikan nilai sejarah.

"Dengan gambaran sejarah tersebut, kemudian apa sepadan jika arah tepat lambayan tangan sepasang manusia pada Monumen Selamat Datang sengaja dihalangi dengan alibi revitalisasi?," tanya dia.

Seperti diketahui, Sejarawan JJ Rizal meminta Gubernur Anies Baswedan untuk menghentikan pembangunan halte TransJakarta Tosari dan Bundaran Hotel Indonesia (HI). Karena dianggap mengganggu pandangan masyarakat ke arah patung selamat datang dan air mancur yang bernama Henk Ngantung Fontein.

"Pak gubernur @aniesbaswedan mohon stop pembangunan halte @PT_Transjakarta tosari-bundaran hi yg merusak pandangan ke patung selamat datang en henk ngantung fontein," tulis JJ Rizal melalui akun resmi Twitternya, yang dikutip Jumat (30/9).

Lanjut riza, dua objek itu adalah karya Presiden Soekarno, maestro patung Edhi Sunarso, dan Gubernur Jakarta Henk Ngantung. (Asp)

Baca Juga

Pemprov DKI Akui Proyek Halte Bundaran HI Lewati Objek Diduga Cagar Budaya

#DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Pemprov diminta memastikan lagi bahwa alat-alat untuk mitigasi kemunculan aroma tak sedap RDF Plant Rorotan itu sudah dapat berfungsi optimal dan mencegah aroma sampah di dalamnya tersebar ke luar.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
 RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Indonesia
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai lemahnya pengawasan dan rekrutmen sopir menjadi penyebab utama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Indonesia
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Wajar jika ada yang belum rampung, tapi ini harus menjadi prioritas agar selesai tepat waktu
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Indonesia
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Transjakarta mengalami tiga kali kecelakaan dalam sebulan. DPRD DKI Jakarta pun akan memanggil pihak manajemen terkait hal ini.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Bagikan