Polemik Halte Bundaran HI, DPRD DKI akan Panggil TransJakarta

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 03 Oktober 2022
Polemik Halte Bundaran HI, DPRD DKI akan Panggil TransJakarta

Pekerja menyelesaikan proyek revitalisasi Halte Transjakarta di Kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Proyek revitalisasi halte TransJakarta Tosari dan Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang menghalangi pandangan warga ke arah Patung Selamat Datang berbuntut panjang.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menegaskan, akan memanggil pihak PT TransJakarta untuk minta keterangan terkait proses revitalisasi halte tersebut.

Baca Juga

Tanggapan TransJakarta Proyek Halte Bundaran HI Lewati Objek Diduga Cagar Budaya

"Cepat atau lambat, sebagai pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta saya akan memanggil PT TransJakarta dan SKPD terkait untuk menjelaskan pelaksanaan revitalisasi halte Transjakarta yang nyatanya sudah banyak mengecewakan banyak pihak itu," papar Prasetyo di Jakarta, Senin (3/10).

Politikus PDI Perjuangan ini pun mengutip ucapan Presiden RI ke-1 Soekarno atau Bung Karno yang pernah berpesan bahwa "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah!". Maka dari itu, katanya, seharusnya Pemprov DKI menjaga dengan baik wejangan tersebut dalam pelaksanaan pembangunan termasuk revitalisasi halte Bundaran HI dan Tosari.

"Bayangkan, betapa bangganya pemerintah dan rakyat Indonesia ketika Monumen Selamat Datang didirikan ketika itu," lanjut dia.

Menurut dia, hadirnya patung yang dikenal dengan nama 'Monumen Selamat Datang' itu dirancang untuk menyambut peserta Asian Games ke-IV di Jakarta, pada tahun 1962 lalu.

"Patung sepasang manusia yang sedang menggenggam bunga dan melambaikan tangan itu bukan sekedar pajangan. Namun lebih kepada bahwa Indonesia pantas diperhitungkan di kancah dunia dengan kesiapannya menggelar perhelatan pesta olahraga se-Asia yang ke-4," paparnya.

Baca Juga

TSP Sebut Pembangunan Halte Tosari dan HI Ambil Hak Publik

Oleh karena itu, Prasetyo mengaku kecewa dengan proyek revitalisasi halte Bundaran HI dan Tosari yang dikerjakan jajaran Gubernur Anies Baswedan yang dianggap tak memperhatikan nilai sejarah.

"Dengan gambaran sejarah tersebut, kemudian apa sepadan jika arah tepat lambayan tangan sepasang manusia pada Monumen Selamat Datang sengaja dihalangi dengan alibi revitalisasi?," tanya dia.

Seperti diketahui, Sejarawan JJ Rizal meminta Gubernur Anies Baswedan untuk menghentikan pembangunan halte TransJakarta Tosari dan Bundaran Hotel Indonesia (HI). Karena dianggap mengganggu pandangan masyarakat ke arah patung selamat datang dan air mancur yang bernama Henk Ngantung Fontein.

"Pak gubernur @aniesbaswedan mohon stop pembangunan halte @PT_Transjakarta tosari-bundaran hi yg merusak pandangan ke patung selamat datang en henk ngantung fontein," tulis JJ Rizal melalui akun resmi Twitternya, yang dikutip Jumat (30/9).

Lanjut riza, dua objek itu adalah karya Presiden Soekarno, maestro patung Edhi Sunarso, dan Gubernur Jakarta Henk Ngantung. (Asp)

Baca Juga

Pemprov DKI Akui Proyek Halte Bundaran HI Lewati Objek Diduga Cagar Budaya

#DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Indonesia
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Distribusi sekolah gratis dinilai belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan kebutuhan paling tinggi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian juga menjadi poin krusial untuk memantau rantai pasok bahan kimia impor sejak dari pelabuhan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 April 2026
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Bagikan