PKS Sarankan Jokowi Panggil 2 Pihak Ini Hentikan PHK Massal

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 04 Mei 2020
PKS Sarankan Jokowi Panggil 2 Pihak Ini Hentikan PHK Massal

Ketua DPP PKS, Ma/media/30/37/fa/3037fa3700c38bd0a5a5063b5dd4e5ee.jpgrdani Ali Sera. Foto: pks.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mendesak Pemerintah menghentikan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terutama yang dilakukan sejumlah perusahaan swasta terhadap karyawannya.

Menurut Mardani, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, saat ini sudah terdapat 3 juta pekerja sektor usaha dirumahkan oleh perusahaan yang dampak Pandemi COVID-19.

Baca Juga:

BMKG Ungkap Negara Tropis seperti Indonesia Mampu Persulit Penyebaran Virus Corona

“Presiden bisa memanggil Kadin dan Asosiasi perusahaan di Indonesia untuk duduk dan membahas masalah ini agar bisa ketemu solusinya,” kata Mardani dalam keteranganya kepada wartawan, Senin (3/5).

Anggota Komisi II DPR RI mengatakan perlu ada perhatian khusus terhadap deindustrialisasi yang terus terjadi.

“Harus dipikirkan solusi taktis agar tidak terus bertambah PHK dan tidak semakin memberatkan buruh kita,” ujar Mardani.

Ilustrasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). (ANTARA)
Ilustrasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). (ANTARA)

Berdasarkan data LIPI bekerjasama dengan FEB Universtias Indonesia, dampak pandemi virus corona terhadap pekerja, 65 persen di antaranya tetap menjadi pegawai semula dan bekerja di rumah, 18 persen tidak berdampak, 15 persen di PHK tanpa pesangon dan hanya 2 persen yang di-PHK dengan pesangon.

Baca Juga:

COVID-19 Masih Jadi Ancaman, PT KAI Perpanjang Pengembalian Tiket Kereta

Anggota DPR asal Dapil Jakarta Timur itu mendesak pemerintah memberikan pelatihan padat karya sebagai solusi masifnya buruh yang di rumahkan.

“Pemerintah selain mengajak duduk asosiasi perusahaan di Indonesia bisa juga memanfaatkan program di Kemenaker RI yaitu melalui Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan pelatihan padat karya agar bisa kreatif dan bisa menjadi wirausaha,” tutur Mardani. (Knu)

#PKS #COVID-19
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Lifestyle
Ciri-Ciri dan Risiko Warga Yang Alami Long COVID
Gejala long COVID tidak selalu sama pada setiap orang. Sebagian mengalami hanya satu keluhan, seperti sesak napas atau kelelahan (fatigue), sementara yang lain menghadapi kombinasi beberapa gangguan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Agustus 2025
Ciri-Ciri dan Risiko Warga Yang Alami Long COVID
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Rakyat Indonesia, terutama generasi muda, adalah kelompok yang cerdas dan punya kepekaan terhadap situasi yang terjadi
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 05 Agustus 2025
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Indonesia
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Dewan PKS DKI heran olahraga padel malah dikenakan pajak. Menurutnya, olahraga padel harus difasilitasi.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Indonesia
PKS Copot Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Gara-Gara Kasus Siswa Titipan SPMB
Pencopotan Budi Prajogo dilakukan demi menjaga integritas lembaga legislatif dan nama baik PKS
Wisnu Cipto - Rabu, 02 Juli 2025
PKS Copot Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Gara-Gara Kasus Siswa Titipan SPMB
Indonesia
Sukamta Gantikan Aher Jadi Wakil Ketua Komisi I DPR
Pergantian itu tertuang dalam surat penugasan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wisnu Cipto - Kamis, 26 Juni 2025
Sukamta Gantikan Aher Jadi Wakil Ketua Komisi I DPR
Indonesia
Presiden PKS Rombak Komposisi Fraksi, Aher Geser Istrinya Jadi Ketua BAM DPR
Menurut Aher, beberapa rekan fraksi PKS lainnya juga banyak yang dirotasi ke komisi lainnya
Wisnu Cipto - Rabu, 25 Juni 2025
Presiden PKS Rombak Komposisi Fraksi, Aher Geser Istrinya Jadi Ketua BAM DPR
Bagikan