PKS Pastikan Perjuangkan Pengusutan Kasus Jiwasraya Sampai Tuntas


Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini (Foto: Twitter @PKSejahtera)
MerahPutih.Com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR mendukung pembentukan panitia khusus (pansus) kasus Jiwasraya. Partai berlambang bulan sabit kembar itu menjadi partai pertama yang melakukan hal tersebut.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyebut, hal tersebut sangat penting untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
Baca Juga:
Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi Jiwasraya Penting untuk Kembalikan Kepercayaan Publik
“Kita adalah penyambung lidah rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujar Jazuli kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/1).

(Foto: Twitter @PKSejahtera)
Ia pun juga geram melihat ada kasus serupa muncul ke permukaan sebelum permasalah yang lainnya terselesaikan.
“Belum lagi kasus Asabri, masih banyak yang harus diungkap agar rakyat tak jadi korban,” sambung dia.
Terkait pembahasan selanjutnya, Jazuli juga menuturkan, fraksinya akan mengunjungi fraksi-fraksi lainnya di DPR yang diharapkan memiliki pemikiran yang sama agar kasus tersebut terungkap.
“Kita akan menyentuh hati mereka (fraksi lain) untuk mengajak bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat ini. InshaAllah kami akan datang ke Fraksi PAN, kami akan datang ke Fraksi Demokrat, kami akan datang ke Fraksi Gerindra dan fraksi-fraksi lain,” tutur dia.

Seperti diketahui, kasus gagal bayar Jiwasraya bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini dianggap sebagai kesalahan utama dalam mengelola investasi di dalam perusahaan. Bukannya memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, Jiwasraya justru menggelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia, Manchester City, pada tahun 2014.
Baca Juga:
Kejagung Titipkan Tersangka Korupsi Jiwasraya Benny Tjokro di Rutan KPK
Sementara pada tahun 2018, Jiwasraya membukukan kerugian unaudited sebesar Rp 15,3 triliun. Pada September 2019, kerugian menurun jadi Rp 13,7 triliun. Kemudian pada November 2019, Jiwasraya mengalami negative equity sebesar Rp 27,2 triliun.(Knu)
Baca Juga:
DPR Sarankan Pemerintah Prioritaskan Kasus Jiwasraya Ketimbang Asabri
Bagikan
Berita Terkait
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan

DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM

Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh

DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek

Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik

Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data

Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
![[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis](https://img.merahputih.com/media/a9/91/49/a991495b03e20378128fb67be1fca0df_182x135.png)
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik

DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya
