PKS Minta Luhut Tak "Baperan" saat Terima Kritik
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (ANTARA/HO Kemenko Kemaritiman dan Investasi)
MerahPutih.com - Banyaknya jabatan yang diemban Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menuai kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari kalangan legislator Senayan.
Luhut pun merespons kritikan tersebut. Dia meminta kepada seluruh anggota DPR agar lebih bijak dalam melontarkan kritik dan jangan mencari popularitas. Dia mengaku, jabatan-jabatan tersebut hanya melaksanakan tugas dari Presiden Jokowi.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan agar tak terlalu sensitif kala menerima kritikan dari kalangan legislatif.
Baca Juga:
Saran Luhut ke Jokowi Tentang Status Endemi COVID-19 Kado 17 Agustus
"Pak Luhut Binsar Panjaitan ini jangan baperan (bawa perasaan) terkait soal-soal publik dengan membawanya ke ranah privat, apalagi kalau melibatkan emosi," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto, Jumat (10/6).
Menurut Mulyanto, perlu dibedakan antara masalah pribadi dengan masalah publik. Terlebih, kata dia, kritik yang dilayangkan legislator Senayan kepada Luhut terkait tata-kelola pemerintahan bukan hujatan yang menyerang pribadi.
"Jadi pejabat publik, tidak boleh tipis telinga atas kritik publik, termasuk dari legislatif. Apalagi seorang menteri, harus siap menerima, menghadapi dan mengelola kritik. Sehingga terjadi dialektika-konstruktif rasional bukan ditanggapi secara emosional baperan," tegas dia.
Baca Juga:
Di Depan DPR, Luhut Jelaskan Alasan Kenapa Punya Banyak Jabatan
Mulyanto menambahkan, kritik dalam alam demokrasi merupakan saluran pengawasan publik yang positif untuk mewujudkan kontrol yang baik terhadap pemerintah.
"Karenanya perlu disikapi secara dingin dan direspons secara rasional substantif, sehingga terjadi konvergensi bagi perbaikan kebijakan publik," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Luhut Sebut Kenaikan Tiket Candi Borobudur Jadi Rp 750 Ribu Belum Final
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR