Pilpres 2019

PKS Minta Demokrat Tak Setengah Hati Dukung Prabowo-Sandi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 10 September 2018
PKS Minta Demokrat Tak Setengah Hati Dukung Prabowo-Sandi

Pasangan Prabowo-Sandiaga mendaftar sebagai capres-cawapres ke KPU. Foto: KPU

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berharap Partai Demokrat tetap konsisten mendukung penuh langkah koalisi Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 mendatang.

Hal itu dinyatakan Mardani menyusul pemberian dispensasi bagi sejumlah DPD yang membelot oleh Partai Demokrat.

"Kami berharap tetap all out ya. Tapi lagi-lagi itu diserahkan kepada kawan-kawan Demokrat," ucap Mardani di Jakarta, Senin (10/9).

Inisiator #2019gantipresiden ini mengaku tidak mau ikut campur urusan internal Demokrat dan menyerahkan keputusan itu kepada pengurus partai besutan SBY tersebut.

Mardani Ali Sera - PKS-Jabar.org

"Teman-teman Demokrat tentu lebih paham bagaimana mengelola partai karena menurut saya Demokrat punya alasan bisa membuat seperti itu (dispensasi)," ujarnya.

Namun demikian, meski tengah mengahadapi gejolak internal (Demokrat), Mardani masih meyakini Demokrat sepenuhnya mendukung Prabawo-Sandi.

"Kami tetap yakin (Demokrat) akan all out memenangkan Prabowo-Sandi," imbuhnya.

Sebelumnya, Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut, partainya memberikan dispensasi khusus bagi beberapa DPD Demokrat yang mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres mendatang.

Alasannya, wilayah-wilayah tersebut merupakan basis pendukung Jokowi-Ma'ruf dan bukan basis pendukung Prabowo-Sandi. Adapun wilayah yang kemungkinan menerima dispensasi adalah Papua dan Sulawesi Utara. (fdi)

#Pilpres 2019 #Partai Demokrat #PKS #Mardani Ali Sera
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Pemerintah perlu segera melakukan pendataan ulang terhadap tenaga non-ASN yang belum terdaftar dalam basis data BKN guna mempercepat proses administrasi penyerapan formasi ASN secara sistematis
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Bagikan