Pilpres 2019

PKS Minta Demokrat Tak Setengah Hati Dukung Prabowo-Sandi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 10 September 2018
PKS Minta Demokrat Tak Setengah Hati Dukung Prabowo-Sandi

Pasangan Prabowo-Sandiaga mendaftar sebagai capres-cawapres ke KPU. Foto: KPU

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berharap Partai Demokrat tetap konsisten mendukung penuh langkah koalisi Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 mendatang.

Hal itu dinyatakan Mardani menyusul pemberian dispensasi bagi sejumlah DPD yang membelot oleh Partai Demokrat.

"Kami berharap tetap all out ya. Tapi lagi-lagi itu diserahkan kepada kawan-kawan Demokrat," ucap Mardani di Jakarta, Senin (10/9).

Inisiator #2019gantipresiden ini mengaku tidak mau ikut campur urusan internal Demokrat dan menyerahkan keputusan itu kepada pengurus partai besutan SBY tersebut.

Mardani Ali Sera - PKS-Jabar.org

"Teman-teman Demokrat tentu lebih paham bagaimana mengelola partai karena menurut saya Demokrat punya alasan bisa membuat seperti itu (dispensasi)," ujarnya.

Namun demikian, meski tengah mengahadapi gejolak internal (Demokrat), Mardani masih meyakini Demokrat sepenuhnya mendukung Prabawo-Sandi.

"Kami tetap yakin (Demokrat) akan all out memenangkan Prabowo-Sandi," imbuhnya.

Sebelumnya, Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut, partainya memberikan dispensasi khusus bagi beberapa DPD Demokrat yang mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres mendatang.

Alasannya, wilayah-wilayah tersebut merupakan basis pendukung Jokowi-Ma'ruf dan bukan basis pendukung Prabowo-Sandi. Adapun wilayah yang kemungkinan menerima dispensasi adalah Papua dan Sulawesi Utara. (fdi)

#Pilpres 2019 #Partai Demokrat #PKS #Mardani Ali Sera
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Munafri menggantikan Ni'matullah Erbe yang telah memimpin Partai Demokrat Sulawesi Selatan selama dua periode.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Partai Demokrat membantah pidato Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sinyal Pilpres 2029.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Bagikan