PKB Targetkan 100 Kursi di DPR RI pada Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 17 September 2022
PKB Targetkan 100 Kursi di DPR RI pada Pemilu 2024

Wakil Ketua Umum DPP PKB Bidang Pemenangan Pemilu Jazilul Fawaid (tengah). (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) optimistis mampu meraih 100 kursi di DPR RI pada Pemilu 2024 setelah dinyatakan oleh KPU sebagai satu-satunya partai politik yang telah memenuhi dokumen persyaratan verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024.

"Saat ini, kita punya 58 kursi DPR RI. Dua di antaranya dari NTT. Insyaallah, jika kita semua bekerja keras dan cerdas, maka 100 kursi DPR RI bukan hal yang mustahil diraih," kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Bidang Pemenangan Pemilu Jazilul Fawaid atau akrab disapa Gus Jazil, dikutip dari Antara, Jumat (16/9).

Baca Juga:

Cak Imin Mengaku Senang jika PDIP Gabung Koalisi PKB-Gerindra

Menurut Gus Jazil, PKB telah dinyatakan sebagai satu-satunya dari 24 partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 yang telah memenuhi dokumen persyaratan verifikasi administrasi calon peserta pemilu pada 15 September 2022, meskipun KPU belum mengumumkan seluruh peserta Pemilu 2024.

Hal tersebut, lanjut dia, menjadi pemicu semangat para kader untuk memenangkan Pemilu 2024.

"Ini tentu menjadi pemicu semangat kita para kader di semua lapisan untuk terus bekerja semaksimal mungkin memenangi Pemilu 2024," ujarnya.

Gus Jazil menyampaikan hal itu saat membuka Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) III dan Rapat Koordinasi Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Nusa Tenggara Timur (NTT) bertajuk "Pantang Menyerah, Bangkit Solid Menang" di Kota Kupang, NTT, Jumat.

Ia meminta seluruh kader dan jajaran pengurus PKB di semua lapisan, termasuk para calon anggota legislatif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, ataupun pusat agar tidak merasa ragu dalam menghadapi Pemilu 2024.

Baca Juga:

PKB-Gerindra Kian Intens Gelar Berbagai Langkah Pemenangan di Berbagai Daerah

"Jangan ragu lagi. Ketika partai-partai lain masih berjuang untuk lolos, bahkan ada partai politik yang masih terjadi konflik, kita sudah siap. Ini kesempatan yang bagus buat kita," ujar dia.

Gus Jazil menyampaikan rasa syukurnya karena elektabilitas PKB terus menunjukkan tren peningkatan di berbagai survei.

Ia mengingatkan pada seluruh kader bahwa PKB harus bisa mengusung ketua umumnya Abdul Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Gus Muhaimin sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

"Itu bukanlah hal yang mustahil menjadikan Gus Muhaimin presiden. Kita punya sejarah Gus Dur sebagai presiden ketika PKB baru berusia satu tahun, kursi DPR RI kita saat itu 52. Sekarang, kursi kita di DPR 58, usia PKB sudah 24 tahun, masa tidak bisa memunculkan presiden," ucap dia. (*)

Baca Juga:

PDIP Agendakan Bertemu Gerindra, Golkar, PKB, PPP, dan PAN

#PKB #Pemilu #Pemilu 2024 #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Reformasi Polri tengah Berjalan, DPR Ibaratkan Sembuhkan ‘Penyakit’ agar Sehat Kembali
Transformasi Polri sudah mulai terlihat dari adanya istilah Promoter serta Presisi.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
Reformasi Polri tengah Berjalan, DPR Ibaratkan Sembuhkan ‘Penyakit’ agar Sehat Kembali
Indonesia
Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis
Meski penggunaan patwal atau sirene dan strobo hanya dibolehkan bagi pimpinan lembaga negara, dia meminta agar Polri tetap memperketat penggunaannya.
Frengky Aruan - Senin, 22 September 2025
Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis
Indonesia
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Yahya mendesak pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran dan menyarankan BGN membuka kanal pengaduan publik
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Indonesia
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Sandi menyarankan Kementerian Kesehatan, BGN, dan BPJPH, untuk segera menarik food tray yang terindikasi non-halal dan menggantinya dengan produk yang terjamin kehalalannya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Indonesia
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Kesepakatan antara Pertamina dan SPBU swasta mencakup empat hal
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Sekadar informasi, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membekukan sementara penggunaan sirene dan strobo saat pengawalan kendaraan pejabat negara.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Indonesia
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Masifnya gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" yang ramai di masyarakat mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Indonesia
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
RUU Pelindungan PRT hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Bagikan