PKB Targetkan 100 Kursi di DPR RI pada Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 17 September 2022
PKB Targetkan 100 Kursi di DPR RI pada Pemilu 2024

Wakil Ketua Umum DPP PKB Bidang Pemenangan Pemilu Jazilul Fawaid (tengah). (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) optimistis mampu meraih 100 kursi di DPR RI pada Pemilu 2024 setelah dinyatakan oleh KPU sebagai satu-satunya partai politik yang telah memenuhi dokumen persyaratan verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024.

"Saat ini, kita punya 58 kursi DPR RI. Dua di antaranya dari NTT. Insyaallah, jika kita semua bekerja keras dan cerdas, maka 100 kursi DPR RI bukan hal yang mustahil diraih," kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Bidang Pemenangan Pemilu Jazilul Fawaid atau akrab disapa Gus Jazil, dikutip dari Antara, Jumat (16/9).

Baca Juga:

Cak Imin Mengaku Senang jika PDIP Gabung Koalisi PKB-Gerindra

Menurut Gus Jazil, PKB telah dinyatakan sebagai satu-satunya dari 24 partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 yang telah memenuhi dokumen persyaratan verifikasi administrasi calon peserta pemilu pada 15 September 2022, meskipun KPU belum mengumumkan seluruh peserta Pemilu 2024.

Hal tersebut, lanjut dia, menjadi pemicu semangat para kader untuk memenangkan Pemilu 2024.

"Ini tentu menjadi pemicu semangat kita para kader di semua lapisan untuk terus bekerja semaksimal mungkin memenangi Pemilu 2024," ujarnya.

Gus Jazil menyampaikan hal itu saat membuka Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) III dan Rapat Koordinasi Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Nusa Tenggara Timur (NTT) bertajuk "Pantang Menyerah, Bangkit Solid Menang" di Kota Kupang, NTT, Jumat.

Ia meminta seluruh kader dan jajaran pengurus PKB di semua lapisan, termasuk para calon anggota legislatif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, ataupun pusat agar tidak merasa ragu dalam menghadapi Pemilu 2024.

Baca Juga:

PKB-Gerindra Kian Intens Gelar Berbagai Langkah Pemenangan di Berbagai Daerah

"Jangan ragu lagi. Ketika partai-partai lain masih berjuang untuk lolos, bahkan ada partai politik yang masih terjadi konflik, kita sudah siap. Ini kesempatan yang bagus buat kita," ujar dia.

Gus Jazil menyampaikan rasa syukurnya karena elektabilitas PKB terus menunjukkan tren peningkatan di berbagai survei.

Ia mengingatkan pada seluruh kader bahwa PKB harus bisa mengusung ketua umumnya Abdul Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Gus Muhaimin sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

"Itu bukanlah hal yang mustahil menjadikan Gus Muhaimin presiden. Kita punya sejarah Gus Dur sebagai presiden ketika PKB baru berusia satu tahun, kursi DPR RI kita saat itu 52. Sekarang, kursi kita di DPR 58, usia PKB sudah 24 tahun, masa tidak bisa memunculkan presiden," ucap dia. (*)

Baca Juga:

PDIP Agendakan Bertemu Gerindra, Golkar, PKB, PPP, dan PAN

#PKB #Pemilu #Pemilu 2024 #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
8 WNI Gabung Militer Rusia, DPR Soroti Konsekuensi Status Kewarganegaraan
Sebanyak 8 WNI bergabung dengan militer Rusia. DPR meminta pemerintah untuk tidak kecolongan lagi.
Soffi Amira - Rabu, 02 September 2026
8 WNI Gabung Militer Rusia, DPR Soroti Konsekuensi Status Kewarganegaraan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jangkau 13 Tindak Pidana, Praktisi Hukum Ingatkan jangan Jadi Alat Tebang Pilih
Perluasan cakupan tersebut merupakan langkah maju dalam memperkuat pemberantasan kejahatan.
Dwi Astarini - Rabu, 02 September 2026
RUU Perampasan Aset Jangkau 13 Tindak Pidana, Praktisi Hukum Ingatkan jangan Jadi Alat Tebang Pilih
Indonesia
DPR Soroti Tawaran Kerja Bergaji Tinggi di Wilayah Konflik, Diduga Pintu Perekrutan WNI Jadi Tentara Rusia
Modus semacam itu berpotensi membuat calon pekerja tidak memahami secara utuh risiko yang akan mereka hadapi, termasuk kemungkinan terlibat dalam militer.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
DPR Soroti Tawaran Kerja Bergaji Tinggi di Wilayah Konflik, Diduga Pintu Perekrutan WNI Jadi Tentara Rusia
Indonesia
Destry Damayanti Resmi Jadi Gubernur BI, DPR RI Tetapkan 2 Deputi untuk Periode Baru
DPR RI menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Aida S. Budiman dan Solikin M. Juhro juga ditetapkan sebagai Deputi BI.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 September 2026
Destry Damayanti Resmi Jadi Gubernur BI, DPR RI Tetapkan 2 Deputi untuk Periode Baru
Indonesia
4,2 Juta Jiwa Terdampak Karhutla, DPR Desak Penguatan Pencegahan
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kabut asap akibat karhutla telah berdampak terhadap lebih dari 4,2 juta jiwa di tujuh provinsi.
Dwi Astarini - Senin, 31 Agustus 2026
4,2 Juta Jiwa Terdampak Karhutla, DPR Desak Penguatan Pencegahan
Indonesia
Perampasan Aset Koruptor, Praktisi Hukum Ingatkan Hasilnya Harus Kembali ke Rakyat
Pembahasan tetap harus memastikan adanya perlindungan terhadap hak warga negara, mekanisme keberatan yang jelas, serta pengawasan melalui lembaga peradilan.
Dwi Astarini - Jumat, 28 Agustus 2026
Perampasan Aset Koruptor, Praktisi Hukum Ingatkan Hasilnya Harus Kembali ke Rakyat
Indonesia
RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan, Praktisi Hukum: jangan lagi Jadi Janji Politik
Praktisi hukum Naek Pangaribuan menilai RUU Perampasan Aset memiliki posisi penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 28 Agustus 2026
RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan, Praktisi Hukum: jangan lagi Jadi Janji Politik
Indonesia
Banggar Dorong Perbaikan Tata Kelola APBN melalui 11 Rekomendasi kepada Pemerintah
Sebelas rekomendasi itu merupakan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP dan Laporan Hasil Review atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Banggar Dorong Perbaikan Tata Kelola APBN melalui 11 Rekomendasi kepada Pemerintah
Indonesia
Rieke Diah Pitaloka Dukung Percepatan RUU Perampasan Aset, Ingatkan Batas Kewenangan Negara
Rieke Diah Pitaloka mendukung percepatan RUU Perampasan Aset yang ditargetkan rampung 15 Desember 2026, namun meminta kewenangan negara tetap dibatasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
Rieke Diah Pitaloka Dukung Percepatan RUU Perampasan Aset, Ingatkan Batas Kewenangan Negara
Indonesia
Dasco Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026, Siap Mundur jika Gagal
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 27 Agustus 2026
Dasco Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026, Siap Mundur jika Gagal
Bagikan