PKB Targetkan 100 Kursi di DPR RI pada Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 17 September 2022
PKB Targetkan 100 Kursi di DPR RI pada Pemilu 2024

Wakil Ketua Umum DPP PKB Bidang Pemenangan Pemilu Jazilul Fawaid (tengah). (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) optimistis mampu meraih 100 kursi di DPR RI pada Pemilu 2024 setelah dinyatakan oleh KPU sebagai satu-satunya partai politik yang telah memenuhi dokumen persyaratan verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024.

"Saat ini, kita punya 58 kursi DPR RI. Dua di antaranya dari NTT. Insyaallah, jika kita semua bekerja keras dan cerdas, maka 100 kursi DPR RI bukan hal yang mustahil diraih," kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Bidang Pemenangan Pemilu Jazilul Fawaid atau akrab disapa Gus Jazil, dikutip dari Antara, Jumat (16/9).

Baca Juga:

Cak Imin Mengaku Senang jika PDIP Gabung Koalisi PKB-Gerindra

Menurut Gus Jazil, PKB telah dinyatakan sebagai satu-satunya dari 24 partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 yang telah memenuhi dokumen persyaratan verifikasi administrasi calon peserta pemilu pada 15 September 2022, meskipun KPU belum mengumumkan seluruh peserta Pemilu 2024.

Hal tersebut, lanjut dia, menjadi pemicu semangat para kader untuk memenangkan Pemilu 2024.

"Ini tentu menjadi pemicu semangat kita para kader di semua lapisan untuk terus bekerja semaksimal mungkin memenangi Pemilu 2024," ujarnya.

Gus Jazil menyampaikan hal itu saat membuka Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) III dan Rapat Koordinasi Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Nusa Tenggara Timur (NTT) bertajuk "Pantang Menyerah, Bangkit Solid Menang" di Kota Kupang, NTT, Jumat.

Ia meminta seluruh kader dan jajaran pengurus PKB di semua lapisan, termasuk para calon anggota legislatif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, ataupun pusat agar tidak merasa ragu dalam menghadapi Pemilu 2024.

Baca Juga:

PKB-Gerindra Kian Intens Gelar Berbagai Langkah Pemenangan di Berbagai Daerah

"Jangan ragu lagi. Ketika partai-partai lain masih berjuang untuk lolos, bahkan ada partai politik yang masih terjadi konflik, kita sudah siap. Ini kesempatan yang bagus buat kita," ujar dia.

Gus Jazil menyampaikan rasa syukurnya karena elektabilitas PKB terus menunjukkan tren peningkatan di berbagai survei.

Ia mengingatkan pada seluruh kader bahwa PKB harus bisa mengusung ketua umumnya Abdul Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Gus Muhaimin sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

"Itu bukanlah hal yang mustahil menjadikan Gus Muhaimin presiden. Kita punya sejarah Gus Dur sebagai presiden ketika PKB baru berusia satu tahun, kursi DPR RI kita saat itu 52. Sekarang, kursi kita di DPR 58, usia PKB sudah 24 tahun, masa tidak bisa memunculkan presiden," ucap dia. (*)

Baca Juga:

PDIP Agendakan Bertemu Gerindra, Golkar, PKB, PPP, dan PAN

#PKB #Pemilu #Pemilu 2024 #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Komisi XI DPR RI menilai rendahnya literasi keuangan memicu jebakan pinjaman online ilegal dan rentenir.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Indonesia
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Komisi X DPR RI memilih pendekatan kodifikasi untuk RUU Sisdiknas, melebur UU Pendidikan Tinggi dan Sisdiknas 2003 menjadi satu payung hukum sistematis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Indonesia
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Dasco soroti dugaan pengaruh media sosial dan bullying di balik ledakan bom molotov SMAN 72 Jakarta yang melukai 54 siswa.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Bagikan