Pimpinan Tak Terpilih Lagi, PKS Pastikan Pansus Wagub DKI Dirombak

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 29 Agustus 2019
 Pimpinan Tak Terpilih Lagi, PKS Pastikan Pansus Wagub DKI Dirombak

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi memastikan keanggotaan panitia khusus (pansus) pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta dirombak ulang.

Hal tersebut disebabkan karena Ketua Pansus, Ongen Sangaji dan Wakil Ketua Pansus, Bestari Barus sudah tidak menjabat lagi terpilih sebagai anggota DPRD DKI periode 2019-2024.

Baca Juga:

Diajak Gerindra Bertemu Tanggal 5 November, PKS Mengaku Belum Tahu Agendanya

Suhami mengatakan, pembentukan Pansus untuk menindaklanjuti penyelesaian pengesahan tata tertib (tatib) pemilihan pendamping Gubernur Anies.

Agung Yulianto bersama Abdurrahman Suhaimi dari PKS
Cawagub DKI Agung Yulianto bersama anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi (MP/Asropih)

"(Pansus) kan kemarin kan bubar dan hasilnya belum disahkan. Maka otomatis dibentuk pansus baru. Kalau pekerjaannya, bisa jadi diteruskan, bisa jadi itu diganti lagi," kata Suhaimi di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (28/8).

Menurut dia, proses pembentukan pansus baru bakal dimulai setelah melengkapi alat kelengkapan dewan, seperti pengesahan pimpinan DPRD, ketua komisi, dan penunjukan ketua fraksi masing-masing partai.

"Setelah itu, mereka baru bisa membentuk pansus untuk menindaklanjuti tatib pemilihan wagub," jelas dia.

Diketahui, posisi Wagub DKI telah kosong sejak 10 Agustus 2018 pasca ditinggal Sandiaga Uno yang maju menjadi calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 lalu.

Baca Juga:

PKS Belum Berencana Kembalikan Sandiaga Jadi Wakil Gubernur

Dua partai pengusung PKS dan Gerindra sudah mengajukan dua nama untuk menjadi cawagub yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Lewat anggota DPRD baru ini, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berharap mereka memasukkan agenda pemilihan wagub sebagai salah satu agenda awal di masa tugasnya.

"Dua nama kan sudah disampaikan kepada dewan. Sekarang kita tunggu dewan memprosesnya lebih cepat. Dengan begitu, nanti saya tidak main single terus, akan main double kalau (diistilahkan dengan) permainan badminton," kata Anies.(Asp)

Baca Juga:

Pembentukan Pansus Wagub DKI Akan Jadi Tugas Pertama DPRD Periode 2019-2024

#Pansus DPRD DKI #DPRD DKI Jakarta #Wakil Gubernur DKI Jakarta #Ongen Sangaji
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - 1 jam, 41 menit lalu
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Bagikan