Pembentukan Pansus Wagub DKI Akan Jadi Tugas Pertama DPRD Periode 2019-2024
Panitia Khusus (Pansus) pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta menggelar rapat perdana dengan Kemendagri. Foto: MP/Asropih
MerahPutih.Com - Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan menjadi tugas pertama anggota DPRD periode 2019-2024. Namun sebelum pemilihan pengganti Sandiaga Uno tersebut, para anggota DPRD lebih dulu membentuk Pansus.
Panitia Khusus (Pansus) Wagub DKI akan dibentuk baru, mengingat anggota DPRD periode 2014-2019 sudah demisioner.
Baca Juga:
DPRD DKI Gelar Pansus Wagub, Kemendagri: Sudah Laksanakan Tugas dengan Baik
"Ya dibentuk baru setelah anggota dewan periode 2019-2024 resmi dilantik pada Senin (26/8)," kata Sekretaris DPRD DKI Jakarta Yuliadi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (27/8).
Saat ini, kata Yuliardi, pansus Wagub DKI Jakarta belum bisa dibentuk karena Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD DKI Jakarta belum ada.
Alat kelengkapan dewan itu terdiri dari pimpinan, Badan Musyawarah, komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
"AKD aja belum ada, bagaimana mau bikin pansus. Jadi pansus nunggu pembentukan pimpinan definitif baru, setelah itu pimpinan membentuk pansus baru," ucap Yuliardi menambahkan.
Sebelumnya, posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah kosong selama lebih dari satu tahun terakhir sejak ditinggalkan oleh Sandiaga Uno yang mendaftar jadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto sebagai capres.
Baca Juga:
Sebagaimana dilansir Antara, secara khusus DPRD DKI Jakarta membentuk pansus guna mencari orang yang tepat untuk posisi pendamping Gubernur Anies Baswedan.
Namun hingga anggota dewan 2014-2019 selesai bertugas, belum ada kepastian mengenai pendamping Gubernur Anies itu.
Sejauh ini ada dua nama yang diusulkan oleh partai pendukung pasangan Anies-Sandi (Gerindra dan PKS), yakni Ahmad Syaikhu (dari PKS) dan Agung Yulianto (PKS).(*)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih