Lagi, Petinggi BUMN Kena OTT KPK

KPK (Antara)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT), Selasa (3/9) di Jakarta. Dalam operasi senyap ini tim penindakan lembaga antirasuah diduga menangkap pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap distribusi gula yang menjadi kewenangan salah satu BUMN bidang perkebunan.
Baca Juga:
"OTT dilakukan di Jakarta terkait dengan distribusi gula yang menjadi kewenangan salah satu BUMN perkebunan," kata Febri saat dikonfirmasi, Selasa (3/9) malam.

Sebelumnya, tim sudah lebih dulu menggelar OTT di Muara Enim dan Palembang, Sumatera Selatan, pada Senin, 2 September 2019, sore. Dalam operasi senyap tersebut tim mengamankan Bupati Muara Enim, H Ahmad Yani dan tiga orang lainnya.
"Kegiatan untuk perkara pertama dilakukan di Palembang dan Muara Enim yang diduga terkait dengan sejumlah proyek jalan di Sumsel," ujar Febri.
Baca Juga:
OTT Bupati Muara Enim Diduga Terkait Suap Proyek di Dinas PU
Lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo cs itu berencana mengumumkan dua giat penindakan di Sumsel dan Jakarta tersebut pada malam hari ini.
"Malam ini KPK akan mengumumkan hasil dua OTT yang secara paralel dilakukan di Sumsel dan Jakarta," pungkas Febri. (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Rudy Tanoesoedibjo

Bupati Manokwari Hermus Indou Dilaporkan ke KPK terkait Dugaan Korupsi

KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR

Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA

KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai

KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
