Pemilu 2024 Diusulkan Pakai E-Voting, Ketua Komisi II: Rawan Praktik Manipulasi
Andika Pratama - Senin, 04 April 2022
Ilustrasi e-Voting. Foto: Kominfo
MerahPutih.com - Usulan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, agar Indonesia mulai menerapkan cara kerja sistem e-voting mendapat tanggapan dari Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia.
Doli mengamini era keterbukaan saat ini tidak terlepas dengan kemajuan teknologi. Namun menurutnya penerapan e-voting untuk Pemilu 2024 perlu dikaji secara komprehensif.
Baca Juga
Politikus Golkar ini mengingatkan agar semua pihak berhati-hati dengan penggunaan e-voting. Pasalnya sistem tersebut kerap dimanfaatkan untuk penyimpangan.
"Menurut saya kita harus hati-hati betul karena juga di beberapa negara berkembang, e-voting ini juga sudah mulai terkoreksi karena juga rawan praktik manipulasi karena banyaknya hacker dan sebagainya," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4).
E-voting, kata Doli, bukan sebagai alat utama untuk mendukung terselenggaranya penyelenggaraan pemilu yang baik. E-voting kekikinian juga banyak dipergunakan untuk penyimpangan.
"Dulu kami pernah menggunakan e-recap, mungkin e-recap itu yang perlu kita sekarang evaluasi apa kekurangannya. Mungkin itu dulu yang bisa kita lakukan atau tahapan yang bisa kita lakukan menggunakan sistem elektronisasi atau ada tahapan yang lain sebelum kita membahas secara detail tentang e-voting," ujarnya.
Baca Juga
Oleh karena itu, politikus asal Sumatera Barat ini mengaku merasa skeptis terhadap usulan penggunaan sistem e-voting di Pemilu 2024. Menurutnya, masih banyak sistem lain yang lebih aman ketimbang e-voting.
"Jadi kalau saya itu skeptis terhadap e-voting itu karena mungkin masih ada sistem yang lain untuk voting yang lebih aman bisa dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan betul-betul suara rakyat itu lah yang menjadi hasil akhir pemilu," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Kepala SMPN 1 Prabumulih Batal Dicopot, Komisi II DPR Tegaskan jangan Ada lagi Kepala Daerah yang Arogan
