Pemerintah Harus Perkuat Sektor Pertanian Guna Hadapi Resesi Ekonomi

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 10 Agustus 2022
Pemerintah Harus Perkuat Sektor Pertanian Guna Hadapi Resesi Ekonomi

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi. (Foto: DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penguatan sektor pertanian menjadi respon untuk antisipasi dampak dari ketidakpastian global yang mengancam pasokan pangan dan pasokan energi dunia.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian guna menghadapi resesi ekonomi.

Baca Juga:

Digitalisasi jadi Isu Utama Bidang Pertanian dan Perikanan

Menurutnya, sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang sudah terbukti mencapai 5,44 persen pada kuartal II tahun 2022.

Diketahui, sektor pertanian menjadi tiga besar penopang pertumbuhan ekonomi nasional karena memiliki keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia.

“Maka sektor pertanian harus terus diperkuat apalagi saat ini dunia di ambang krisis pangan dan energi yang pasti berimbas ke Indonesia," ucapnya, Rabu (10/8).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengatakan, sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi kuartal II 2022 mencapai 12,98 persen atau tumbuh 1,37 persen dibanding periode sebelumnya.

Menurutnya, pertumbuhan ini memberikan dampak sedikit banyak pada peningkatan ekonomi di sejumlah daerah.

Baca Juga:

Peran Agritech Memperkuat Ekosistem Pertanian

"Secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun ini patut mendapatkan apresiasi luar biasa, karena pertumbuhan ini terjadi di kala banyak negara lain menunjukkan tren penurunan performa ekonomi mereka. Bahkan ada negara yang sudah diambang kebangkrutan, tapi kita justru menunjukkan tren kenaikan," kata Fathan.

Adapun penguatan sektor pertanian adalah dengan cara meningkatkan skala ekonomi. Selain itu, harus terus dimasifkan penerapan teknologi pertanian di sentra pertanian berbagai wilayah tanah air.

"Dengan demikian biaya produksi dapat menjadi lebih murah, sehingga menimbulkan harga yang kompetitif dari produksi komoditas pertanian nasional," ujarnya.

Penguatan sektor pertanian, lanjut Fathan, kian menemukan urgensinya karena krisis pangan dan energi akibat krisis Ukraina-Rusia belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat. Situasi global pun kian tak menentu setelah ketegangan di Asia Timur meningkat menyusul latihan militer China di Selat Taiwan.

"Kondisi ini harus diantisipasi dengan penyiapan ketersediaan pangan, sehingga saat situasi global benar-benar tak terkendali, minimal kita mempunyai kecukupan pasokan pangan. Apalagi Presiden Jokowi telah memberikan peringatan dini jika situasi global tahun depan kian gelap," kata legislator asal Demak, Jawa Tengah ini. (*)

Baca Juga:

Peran Agritech Memperkuat Ekosistem Pertanian

#Pertanian #DPR RI #Resesi Ekonomi
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Sekadar informasi, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membekukan sementara penggunaan sirene dan strobo saat pengawalan kendaraan pejabat negara.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Indonesia
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Masifnya gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" yang ramai di masyarakat mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Indonesia
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
RUU Pelindungan PRT hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Curah hujan ekstrem ini diperkirakan setara dengan volume hujan satu bulan, namun dapat turun hanya dalam satu hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Indonesia
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Di dalam negeri, tantangan utamanya adalah penurunan kualitas demokrasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Indonesia
Kepala SMPN 1 Prabumulih Batal Dicopot, Komisi II DPR Tegaskan jangan Ada lagi Kepala Daerah yang Arogan
Walaupun kepala sekolah batal dicopot, kasus itu sudah telanjur menjadi sorotan publik.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Kepala SMPN 1 Prabumulih Batal Dicopot, Komisi II DPR Tegaskan jangan Ada lagi Kepala Daerah yang Arogan
Bagikan