Pembakaran Bendera PDIP Sengaja Dilakukan untuk Provokasi dan Chaos

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 28 Juni 2020
Pembakaran Bendera PDIP Sengaja Dilakukan untuk Provokasi dan Chaos

Ilustrasi - Sejumlah bendera PDI Perjuangan yang terpasang di beberapa titik jalan. (ANTARA/Fiqih Arfani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai ada indikasi pihak-pihak yang menginginkan kondisi chaos telah terbukti dengan adanya provokasi yang dilakukan kelompok anarko dan sejumlah aksi teror yang terjadi selama pandemi.

Salah satunya aksi pembakaran bendera PDIP saat aksi demo menentang RUU Haluan Ideologi Negara (HIP) di Gedung MPR/DPR RI, Rabu (24/6) lalu.

Baca Juga

Tanggapi Aksi Pembakaran, DPD PDIP Jateng Minta Seluruh DPC Kibarkan Bendera Partai

Ia menyayangkan aksi unjuk rasa ANAK NKRI yang diisi oleh beberapa ormas yakni FPI, GNPF Ulama, PA212 dan kelompok 212 lainnya bergeser hingga berujung pada aksi pembakaran bendera PDIP.

Padahal substansi aksinya adalah menolak RUU HIP, di mana notabane seluruh fraksi partai politik di DPR RI sepakat tentang penempatan RUU tersebut bertengger di program legislasi nasional (Prolegnas) minus PKS dan Demokrat.

“Aksi demo yang disertai pembakaran bendera PKI dan PDIP tentu menyisakan pertanyaan," jelas Karyono kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (27/6).

Pada awalnya demo ini tuntutannya adalah menolak RUU HIP dan menuntut agar RUU HIP dicabut. Lantas apa korelasinya antara menolak RUU HIP dengan membakar bendera PKI dan PDIP.

"Di sinilah yang perlu diurai apa motivasinya,” terang Karyono.

Pendemo RUU HIP memadati Jalan Gatot Subroto arah Slipi, Jakarta, Rabu (24/6/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)
Pendemo RUU HIP memadati Jalan Gatot Subroto arah Slipi, Jakarta, Rabu (24/6/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Ia menambahkan, apabila dicermati dengan pelbagai opini yang berkembang terkait penolakan RUU HIP, terdapat beragam pendapat dan kepentingan.

Tidak semua yang menolak RUU HIP memiliki argumen yang sama. Pun demikian, ada perbedaan kepentingan di antara kelompok yang menolak RUU HIP.

Ada yang murni menolak berdasarkan pertimbangan rasional, ilmiah dan dilandasi kebijaksanaan untuk kemaslahatan bangsa. Akan tetapi menurut Karyono, di satu sisi di mana di tengah penolakan RUU HIP tercium aroma politik yang menyengat.

“Tujuannya mudah ditebak, yakni untuk menjatuhkan PDIP melalui framing isu komunisme yang dilekatkan ke PDIP,” jelas dia.

Hal ini disampaikannya pula, bahwa semenjak awal munculnya kontroversi RUU HIP, PDIP menjadi sasaran tembak, karena dipandang sebagai partai pengusul. Pelbagai wacana miring mengarah ke partai berlambang banteng moncong putih itu.

Di mana PDI Perjuangan dianggap ingin bangkitkan Partai Komunis atau paham komunisme di Indonesia. Apalagi Presiden saat ini juga berasal dari garis politik PDI Perjuangan, maka muncul narasi untuk menurunkan Joko Widodo sebagai Presiden di tengah aksi yang dipimpin oleh Sekjen GNPF Ulama Edy Mulyadi itu.

“Salah satu isu yang kental dengan kepentingan politik adalah mengkaitkan RUU HIP dengan isu bangkitnya komunisme yang dialamatkan ke PDIP dan Presiden Jokowi,” jelasnya.

Baca Juga

Tanggapan Muhammadiyah Terkait Pembakaran Bendera PDIP

Atas dasar itu, Karyono memandang bahwa tak heran ketika aksi pembakaran bendera PKI dan PDIP di tengah aksi demonstrasi di depan gedung DPR adalah bagian dari propaganda politik untuk memberikan stigma komunis ke PDIP.

“Jadi berusahalah untuk cerdas sedikit dengan membuat strategi baru yang lebih terukur, tepat sasaran, sehingga bisa efektif dalam menundukkan ‘banteng moncong putih’,” tutup Karyono. (Knu)

#PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Wahyudin mengaku pasrah dengan keputusan partai dan lembaga legislatif.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
PDIP menghormati keputusan partai lain yang menonaktifkan sejumlah Anggota DPR yang juga disorot publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
Indonesia
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Presiden Prabowo Subianto pun sudah menyoroti terkait kedisiplinan bagi Anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Indonesia
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, ia mengungkapkan ukuran mengenai penghapusan tunjangan Anggota DPR tidak cukup berasal dari kesepakatan antar-fraksi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 31 Agustus 2025
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Bagikan