Pembakaran Bendera PDIP Sengaja Dilakukan untuk Provokasi dan Chaos

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 28 Juni 2020
Pembakaran Bendera PDIP Sengaja Dilakukan untuk Provokasi dan Chaos

Ilustrasi - Sejumlah bendera PDI Perjuangan yang terpasang di beberapa titik jalan. (ANTARA/Fiqih Arfani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai ada indikasi pihak-pihak yang menginginkan kondisi chaos telah terbukti dengan adanya provokasi yang dilakukan kelompok anarko dan sejumlah aksi teror yang terjadi selama pandemi.

Salah satunya aksi pembakaran bendera PDIP saat aksi demo menentang RUU Haluan Ideologi Negara (HIP) di Gedung MPR/DPR RI, Rabu (24/6) lalu.

Baca Juga

Tanggapi Aksi Pembakaran, DPD PDIP Jateng Minta Seluruh DPC Kibarkan Bendera Partai

Ia menyayangkan aksi unjuk rasa ANAK NKRI yang diisi oleh beberapa ormas yakni FPI, GNPF Ulama, PA212 dan kelompok 212 lainnya bergeser hingga berujung pada aksi pembakaran bendera PDIP.

Padahal substansi aksinya adalah menolak RUU HIP, di mana notabane seluruh fraksi partai politik di DPR RI sepakat tentang penempatan RUU tersebut bertengger di program legislasi nasional (Prolegnas) minus PKS dan Demokrat.

“Aksi demo yang disertai pembakaran bendera PKI dan PDIP tentu menyisakan pertanyaan," jelas Karyono kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (27/6).

Pada awalnya demo ini tuntutannya adalah menolak RUU HIP dan menuntut agar RUU HIP dicabut. Lantas apa korelasinya antara menolak RUU HIP dengan membakar bendera PKI dan PDIP.

"Di sinilah yang perlu diurai apa motivasinya,” terang Karyono.

Pendemo RUU HIP memadati Jalan Gatot Subroto arah Slipi, Jakarta, Rabu (24/6/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)
Pendemo RUU HIP memadati Jalan Gatot Subroto arah Slipi, Jakarta, Rabu (24/6/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Ia menambahkan, apabila dicermati dengan pelbagai opini yang berkembang terkait penolakan RUU HIP, terdapat beragam pendapat dan kepentingan.

Tidak semua yang menolak RUU HIP memiliki argumen yang sama. Pun demikian, ada perbedaan kepentingan di antara kelompok yang menolak RUU HIP.

Ada yang murni menolak berdasarkan pertimbangan rasional, ilmiah dan dilandasi kebijaksanaan untuk kemaslahatan bangsa. Akan tetapi menurut Karyono, di satu sisi di mana di tengah penolakan RUU HIP tercium aroma politik yang menyengat.

“Tujuannya mudah ditebak, yakni untuk menjatuhkan PDIP melalui framing isu komunisme yang dilekatkan ke PDIP,” jelas dia.

Hal ini disampaikannya pula, bahwa semenjak awal munculnya kontroversi RUU HIP, PDIP menjadi sasaran tembak, karena dipandang sebagai partai pengusul. Pelbagai wacana miring mengarah ke partai berlambang banteng moncong putih itu.

Di mana PDI Perjuangan dianggap ingin bangkitkan Partai Komunis atau paham komunisme di Indonesia. Apalagi Presiden saat ini juga berasal dari garis politik PDI Perjuangan, maka muncul narasi untuk menurunkan Joko Widodo sebagai Presiden di tengah aksi yang dipimpin oleh Sekjen GNPF Ulama Edy Mulyadi itu.

“Salah satu isu yang kental dengan kepentingan politik adalah mengkaitkan RUU HIP dengan isu bangkitnya komunisme yang dialamatkan ke PDIP dan Presiden Jokowi,” jelasnya.

Baca Juga

Tanggapan Muhammadiyah Terkait Pembakaran Bendera PDIP

Atas dasar itu, Karyono memandang bahwa tak heran ketika aksi pembakaran bendera PKI dan PDIP di tengah aksi demonstrasi di depan gedung DPR adalah bagian dari propaganda politik untuk memberikan stigma komunis ke PDIP.

“Jadi berusahalah untuk cerdas sedikit dengan membuat strategi baru yang lebih terukur, tepat sasaran, sehingga bisa efektif dalam menundukkan ‘banteng moncong putih’,” tutup Karyono. (Knu)

#PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Politisi PDI-P Deddy Sitorus menilai kericuhan dalam diskusi di UGM tidak lepas dari akumulasi kemarahan mahasiswa. Singgung posisi Budiman Sudjatmiko saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Bagikan