PDIP Sebut Tudingan Gatot Nurmantyo Berpotensi Pecah Belah Bangsa

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 23 September 2020
PDIP Sebut Tudingan Gatot Nurmantyo Berpotensi Pecah Belah Bangsa

Gatot Nurmantyo. (Foto: MP/Instagram @nurmantyo_gatot)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan mantan Panglima TNI (Purn) Gatot Nurmantyo belakangan ini dianggap Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan yang juga alumni GMNI Wanto Sugito berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

"Saya prihatin dengan langkah politik yang dilakukan oleh Pak Gatot Nurmantyo. Pak Gatot dengan segala hormat, kami menyesalkan berbagai pernyataan Bapak yang terus saja memecah belah bangsa, dengan membangkitkan trauma 1965," ujar Wanto Sugito dalam keterangannya, Rabu (23/9).

Menurut pria yang akrab disapa Klutuk oleh kalangan aktivis reformasi 98 ini, ketika Megawati Soekarnoputri menjadi presiden, tidak ada dendam pada Soeharto dan kroninya.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Jika Jadi Presiden, Gatot Nurmantyo Bakal Gaji Rp5 Juta Seluruh Rakyat

"Bahkan 14 gubernur dari daerah penting diambil dari TNI karena kedepankan rekonsiliasi. Kemudian Bung Karno proklamator bangsa, selalu ada Bung Karno di dalam setiap perumusan dasar negara. Jadi PDI Perjuangan sangat kokoh di dalam memegang dan menjalankan falsafah bangsa Pancasila," ujarnya

Dia menambahkan, rakyat juga mencatat bagaimana tuduhan Gatot terkait ada kekuatan besar PKI yang berada di balik penghentian pemutaran film G30S/PKI, program pelurusan sejarah, termasuk sikap TAP MPRS no XXXIII tahun 1967 ternyata tanpa bukti.

"Di balik tuduhan tidak mendasar itu, ada tokoh-tokoh besar seperti Letjen TNI Purn Muhammad Yunus Yosfiah, Prof Dr Juwono Sudarsono dan Presiden Habibie di mana pemerintahannya tidak mewajibkan kembali pemutaran film G30S/PKI," katanya.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan sambutan dalam deklarasi KAMI kabupaten/kota se-Jawa Tengah di Kota Magelang. (ANTARA/Heru Suyitno)
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo saat deklarasi KAMI kabupaten/kota se-Jawa Tengah di Kota Magelang. (ANTARA/Heru Suyitno)

Wanto melanjutkan, demikian halnya dengan Presiden Gus Dur yang menyampaikan sikapnya atas TAP MPRS no 33 tersebut.

Jadi secara tidak langsung, kata dia, Gatot menuduh beliau-beliau tersebut adalah PKI. Menurut Wanto, pernyataan tendensius penuh ambisi politik itu tidak layak disampaikan oleh Gatot.

"Untung ada bang Usman Hamid dari aktivis Kontras yang mematahkan seluruh argumentasi tidak benar tersebut. Saya jadi membandingkan, bagaimana Panglima Besar Jenderal Sudirman selalu mengobarkan nasionalisme, persatuan nasional, dan juga juga kehebatan sejarah masa lalu yang hebat," tukas Wanto.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Gatot Nurmantyo Janji Bakal Gaji Seluruh Rakyat Indonesia Jika Jadi Presiden

Katanya, kepemimpinan Jenderal Sudirman itu selalu menyatukan. Rakyat makin cerdas melihat mana pemimpin yang menyatukan dan mana yang memanfaatkan tragedi masa lalu untuk kepentingan politik praktisnya.

"Pak Gatot mohon maaf, bukankah Bapak masih terikat pada Sumpah Sapta Marga? Alangkah baiknya jika Bapak meneladani kepemimpinan Panglima Besar Sudirman daripada membuat pernyataan yang bernada menghasut," tegas dia.

Wanto yang juga aktivis mahasiswa 98 lulusan UIN Syarif Hidayatullah Ciputat ini mengingatkan Gatot bahwa belakangan yang telah diutarakan soal kebangkitan PKI hanya membuat gaduh dan fitnah.

"Wal fitnatu asyaddu minal qotli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan," tutupnya. (Pon)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Minta Gatot Nurmantyo dan KAMI Jangan Bikin Kisruh Demi Pertahanan Negara

#Gatot Nurmantyo #G30S/PKI #Partai Komunis Indonesia (PKI) #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Bagikan