PDIP Sebut Pemprov Lakukan Pembohongan Publik Anggaran Formula E
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Kontroversi penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E di Jakarta terus bergulir.
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan pembohongan publik tentang penggunaan APBD terhadap penyelenggaraan Formula E.
Pasalnya, Pemprov DKI menyatakan tidak ada penggunaan APBD dalam pelaksanaan Formula E. Namun faktanya, sudah ada uang yang keluar dari kas Pemprov yang bersumber dari APBD sebesar Rp 560 miliar.
Baca Juga:
PDIP DKI Endus Permainan Licik Pemenang Tender Sirkuit Formula E
Dengan rincian, terdiri dari Rp 360 miliar bersumber dari APBD Perubahan tahun 2019 dan Rp 200 miliar dari APBD Tahun 2020 untuk membayar commitment fee melalui Dinas Pemuda dan Olaharaga (Dispora) DKI.
"Uang ini sudah mengalir ke Formula E Operation pemegang lisensi Formula E," ucap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono di Jakarta, Rabu (9/2).
Fakta lain, menurutnya, PT Jakpro juga sudah melaksanakan pekerjaan pendahuluan lintasan Formula E di Monas yang semuanya didanai dengan uang yang bersumber dari kas internal PT Jakpro.
"Untuk mendukung penyelenggaraan Formula E ini kepada PT Jakpro, maka APBD mengalokasikan penyertaan modal daerah sebesar Rp 1,2 triliun," paparnya.
Baca Juga:
Diperiksa BK Dugaan Pelanggaran Interpelasi Formula E, Ketua DPRD Mengaku Tak Bersalah
Ia juga menilai, pelaksanaan pembangunan lintasan Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara terlihat tidak transparan dan tidak jelas sumber pendanaannya. Apakah dana dari sponsorship atau dana PT Jakpro sendiri.
Gembong juga mengendus adanya permainan proses lelang yang dimenangkan oleh PT Jaya Konstruksi. Sebab, tidak ada pengumuman peserta lelang yang lulus dan tidak lulus kualifikasi. Tapi tiba-tiba, dinyatakan PT Jaya Konstruksi yang berhasil memenangkan tender.
"Jakpro bahwa pelelangan batal dan diulang. Sementara seminggu kemudian PT Jakpro mengumumkan PT Jaya Konstruksi menjadi pemenang lelang, tanpa ada penjelasan alasan lelang batal," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga:
Ketua DPRD DKI Akui Ikut Andil Sahkan Anggaran Formula E
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih