PDIP Bantah Jokowi Sedang Bangun Dinasti Politik

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 04 Juli 2023
PDIP Bantah Jokowi Sedang Bangun Dinasti Politik

Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan dengan para investor Australia di Sidney, Australia, Selasa (4/7/2023). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPP PDI Perjuangan (PDIP) buka suara terkait isu dinasti politik yang disebut-sebut tengah dibangun Presiden Joko Widodo (Jokowi). Isu tersebut muncul usai adanya anggota keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat membantah Jokowi tengah merancang dinasti politik. Menurutnya, Jokowi tidak mungkin membangun dinasti karena anggota keluarganya juga merupakan kader PDIP.

Baca Juga

Alasan PDIP Belum Mau Bicara Pilkada DKI

“Dinasti politik itu kalau seseorang itu masuk proses politik dan itu dibagi disebar ke banyak partai, PDI Perjuangan tidak seperti itu,” kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7).

Menurut Djarot, dinasti politik bisa terbangun apabila Jokowi dan anggota keluarganya bernanung di partai politik yang berbeda.

“Dinasti politik itu apabila ada seseorang satu di partai A, lainnya di partai B saudaranya di partai C membentuk satu dinasti,“ ujarnya.

Djarot mengatakan terpilihnya menantu Jokowi yaitu Bobby Nasution menjadi Wali Kota Medan dan Putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo merupakan hasil dari proses dan pendidikan politik.

Baca Juga

PDIP Tak Persoalkan Anak Jokowi Didukung PSI Jadi Cawalkot Depok

Menurut Djarot, terpilihnya Bobby dan Gibran menjadi kepala daerah murni karena proses politik bukan karena pengaruh Jokowi selaku kepala negara.

“Karena kita tahu bahwa sumber utama kader partai itu dari keluarga, baru dari lingkungan masyarakat, baru dari hubungan historis, jadi saya tidak melihat itu di Jokowi,” kata Djarot.

“Mas Bobby, mas Gibran itu melalui proses, tidak ujuk-ujuk kan gitu, sama seperti mba Puan. Mba Puan itu sejak SMA sudah ikut (pendidikan politik),” sambungnya.

Lebih lanjut Djarot menambahkan jika ada satu keluarga terjun ke dunia politik itu merupakan hal yang lumrah. Kondisi politik seperti itu bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di luar negeri.

“Apa tidak boleh? Boleh dong. Apa ini hanya terjadi di Indonesia? Tidak. Di Amerika terjadi, di mana-mana di Singapura,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

PDIP Sebut Belum Ada Perubahan Kemacetan di Jakarta Meski Dishub Gunakan Teknologi AI

#Presiden Jokowi #PDIP #Djarot Saiful Hidayat
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Bagikan