PDIP Bantah Jokowi Sedang Bangun Dinasti Politik

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 04 Juli 2023
PDIP Bantah Jokowi Sedang Bangun Dinasti Politik

Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan dengan para investor Australia di Sidney, Australia, Selasa (4/7/2023). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPP PDI Perjuangan (PDIP) buka suara terkait isu dinasti politik yang disebut-sebut tengah dibangun Presiden Joko Widodo (Jokowi). Isu tersebut muncul usai adanya anggota keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat membantah Jokowi tengah merancang dinasti politik. Menurutnya, Jokowi tidak mungkin membangun dinasti karena anggota keluarganya juga merupakan kader PDIP.

Baca Juga

Alasan PDIP Belum Mau Bicara Pilkada DKI

“Dinasti politik itu kalau seseorang itu masuk proses politik dan itu dibagi disebar ke banyak partai, PDI Perjuangan tidak seperti itu,” kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7).

Menurut Djarot, dinasti politik bisa terbangun apabila Jokowi dan anggota keluarganya bernanung di partai politik yang berbeda.

“Dinasti politik itu apabila ada seseorang satu di partai A, lainnya di partai B saudaranya di partai C membentuk satu dinasti,“ ujarnya.

Djarot mengatakan terpilihnya menantu Jokowi yaitu Bobby Nasution menjadi Wali Kota Medan dan Putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo merupakan hasil dari proses dan pendidikan politik.

Baca Juga

PDIP Tak Persoalkan Anak Jokowi Didukung PSI Jadi Cawalkot Depok

Menurut Djarot, terpilihnya Bobby dan Gibran menjadi kepala daerah murni karena proses politik bukan karena pengaruh Jokowi selaku kepala negara.

“Karena kita tahu bahwa sumber utama kader partai itu dari keluarga, baru dari lingkungan masyarakat, baru dari hubungan historis, jadi saya tidak melihat itu di Jokowi,” kata Djarot.

“Mas Bobby, mas Gibran itu melalui proses, tidak ujuk-ujuk kan gitu, sama seperti mba Puan. Mba Puan itu sejak SMA sudah ikut (pendidikan politik),” sambungnya.

Lebih lanjut Djarot menambahkan jika ada satu keluarga terjun ke dunia politik itu merupakan hal yang lumrah. Kondisi politik seperti itu bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di luar negeri.

“Apa tidak boleh? Boleh dong. Apa ini hanya terjadi di Indonesia? Tidak. Di Amerika terjadi, di mana-mana di Singapura,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

PDIP Sebut Belum Ada Perubahan Kemacetan di Jakarta Meski Dishub Gunakan Teknologi AI

#Presiden Jokowi #PDIP #Djarot Saiful Hidayat
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan