Alasan PDIP Belum Mau Bicara Pilkada DKI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 04 Juli 2023
Alasan PDIP Belum Mau Bicara Pilkada DKI

Bendera PDIP. (Foto: MP/Dicki Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta belum mau berbicara mengenai kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI, yang berlangsung pada 27 November 2024 mendatang.

Saat ini, partai berlambang kepala banteng moncong putih itu fokus untuk mengatur strategi memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg).

"Fokus kami tidak akan bicara-bicara pilkada dulu. Kita bicara Pileg dan Pilpres," kata Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono, Selasa (4/7).

Baca Juga:

PDIP Sebut Belum Ada Perubahan Kemacetan di Jakarta Meski Dishub Gunakan Teknologi AI

Pasalnya, Gembong yakin, jika PDIP sukses Pilpres dan Pileg, niscaya kemenangan Pilkada DKI bakal mudah diraih. Maka, sekarang ini PDIP tengah bersiap menyalakan mesin politik guna memenangkan Pileg dan Pilpres dahulu.

"Karena target DKI Jakarta, 2 ini (Pileg dan Pilpres) dimenangkan. Kalau sudah menangkan dua ini insyaallah pilkada jauh lebih mudah," paparnya.

Baca Juga:

PDIP Tak Persoalkan Anak Jokowi Didukung PSI Jadi Cawalkot Depok

"Tapi kalau kami terseok-seok di Pileg dan Pilpres ini, PR besar bagi PDIP untuk pilkadanya," urainya.

Dengan demikian, kata Gembong, fokus Pilkada DKI setelah pelaksanaan Pilpres dan Pileg berlangsung. Usai digelar, PDI Perjuangan bakal tancap gas atur strategi perebutan kursi DKI 1.

"Maka agar kami tidak memiliki PR yang begitu berat, fokus kita di 2 event tadi Pileg dan Pilpres," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Lionel Messi Menggunakan Pakaian Berlambang PDIP

#PDIP #Pilkada Dki #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Bagikan