Ombudsman Jakarta Panggil Dinkes DKI Terkait Vaksinasi Keluarga Anggota DPRD

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 16 Maret 2021
Ombudsman Jakarta Panggil Dinkes DKI Terkait Vaksinasi Keluarga Anggota DPRD

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho. Foto: Humas Ombudsman

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ombudsman Jakarta Raya akan panggil Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta jika berani memfasilitasi keluarga anggota DPRD DKI Jakarta untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho menegaskan, jika kegiatan itu benar terjadi disinyalir menyalahi aturan atau biasa disebut mal administrasi.

Baca Juga

Keluarga Anggota DPRD DKI Jakarta Dipastikan Terima Vaksinasi COVID-19

"Ya silakan saja. Nanti kami akan memeriksa Dinkes DKI Jakarta kalau sampai dewan memberi ke keluarganya," terang Tegus di Jakarta, Selasa (16/3).

Menurut dia lagi, permintaan vaksin COVID-19 untuk keluarga anggota Legislator DKI itu melanggar petunjuk teknis yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pasalnya untuk saat ini hanya pekerja publik yang baru menerima vaksinasi yakni pedagang, guru, atlet, wartawan dan lansia.

"Kan di juknisnya hanya boleh penyelenggara pelayanan publik. Keluarga anggota dewan itu bukan penyelenggara pelayanan publik," ungkap dia.

Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya

Adapun sekarang ini anggota DPRD bersama dengan istri/suami tengah melaksanakan vaksinasi COVID-19 dosis kedua di gedung dewan Kebon Sirih.

Ombudsman pun menyesalkan kegiatan tersebut. Karena menurut Juknis istri/suami dewan bukan termasuk dalam pelan publik. Tak layak mereka menerima vaksin COVID-19.

"Bilangin aja itu udah mal administrasi gitu. Nanti kami akan panggil dinkesnya kalau kayak gt kan sudah jelas. Harusnya tidak boleh. Istri itu bukan pelayan publik," ungkapnya.

Seperti diketahui, Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Syarif memastikan, keluarga anggota dewan DKI akan menerima vaksinasi COVID-19. Kini Dinkes DKI masih mencari waktu yang pas untuk pelaksanaannya

"(Tanggal pasti?) Belum, saya dengar ketua lagi koordinasi. Kan lagi diukur stok nya," ujar Syarif di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (12/3).

Anggota DPD Gerindra ini menyampaikan, nantinya ada 3 orang keluarga yang akan diboyong DPRD untuk disuntik vaksin. (Asp)

Baca Juga

Epidemiologi UI Komentar Menohok Soal DPRD DKI Minta Keluarga Divaksin

#COVID-19 #Vaksin Covid-19 #Vaksinasi #DPRD DKI Jakarta #Ombudsman
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
Pemerintah Jemput Bola Vaksinasi Ribuan Hewan Peliharaan, Jakarta Targetkan Bebas Rabies
Sebanyak 14.645 ekor hewan yang divaksin itu terdiri atas anjing 2.363 ekor, kucing 12.126 ekor, kera 104 ekor dan musang 52 ekor.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Pemerintah Jemput Bola Vaksinasi Ribuan Hewan Peliharaan, Jakarta Targetkan Bebas Rabies
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Bagikan