NasDem DKI Sebut Ahmad Sahroni Punya Kapasitas Jadi Ketua Pelaksana Formula E

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 30 November 2021
NasDem DKI Sebut Ahmad Sahroni Punya Kapasitas Jadi Ketua Pelaksana Formula E

Ketua Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni (kanan) bersama Gubernur DKI Anies Baswedan di Pendopo Balai Kota Jakarta, Senin (29/11). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penunjukan Ahmad Sahroni sebagai ketua pelaksana Formua E Jakarta menulai polemik. Kehadiran Wakil Ketua Komisi III DPR itu dianggap berbau politis.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Wibi Andrino menilai, penunjukan rekan separtainya tersebut sudah tepat. Sebab, crazy rich Tanjung Priok itu sangat kompeten di bidang otomotif. Apalagi, kini Sahroni menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ikatan Motor Indonesia (IMI).

Baca Juga

Dianggap Bahayakan Jokowi, Politisi NasDem Diminta Mundur dari Ketua Panitia Formula E

"Terlepas dari posisinya sebagai anggota DPR, dia juga insan otomotif Indonesia yang memiliki kapasitas dan kualitas yang nanti kita saksikan bersama di Juni 2022," ujar Wibi di Jakarta, Selasa (30/11).

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini menegaskan penyelenggaraan Formula E bukan ajang kampanye partai, melainkan event bagi Indonesia, khususnya Jakarta untuk unjuk gigi di kancah dunia.

"Ini kampanye kita bangsa Indonesia di mata dunia, karena Jakarta punya campaign tentang kota modern, lingkungan bersih dengan program Jakarta Langit Birunya," katanya.

Selain menunjuk Sahroni, Gubernur Anies Baswedan juga mengangkat Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai Dewan Pengarah Formula E.

Baca Juga

Soal Posisi Jokowi di Formula E, Ini Penjelasan Ketua Pelaksana

Duet Sahroni-Bamsoet ini diyakini mampu membawa dampak positif bagi penyelenggaraan Formula E yang akan dihelat di ibu kota pada 4 Juni 2022 mendatang.

"Saya rasa bobot politiknya sangat amat less ya, bahkan tidak ada karena penunjukkan Ahmad Sahroni itu secara keorganisasian merupakan Sekjen IMI dan pak Bamsoet itu Ketua IMI," tuturnya.

Jika penyelenggaraan Formula E ini bisa berlangsung dengan sukses, maka ini merupakan sinyal positif kebangkitan Indonesia pasca dihantam pandemi COVID-19.

"Seandainya berhasil, kita akan sejajar dengan kota-kota besar dunia," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Panitia Minta KPK dan BPK Pelototi Pelaksanaan Formula E

#Formula E #DPRD DKI Jakarta #Partai Nasdem
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan