NasDem DKI Sebut Ahmad Sahroni Punya Kapasitas Jadi Ketua Pelaksana Formula E


Ketua Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni (kanan) bersama Gubernur DKI Anies Baswedan di Pendopo Balai Kota Jakarta, Senin (29/11). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
MerahPutih.com - Penunjukan Ahmad Sahroni sebagai ketua pelaksana Formua E Jakarta menulai polemik. Kehadiran Wakil Ketua Komisi III DPR itu dianggap berbau politis.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Wibi Andrino menilai, penunjukan rekan separtainya tersebut sudah tepat. Sebab, crazy rich Tanjung Priok itu sangat kompeten di bidang otomotif. Apalagi, kini Sahroni menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ikatan Motor Indonesia (IMI).
Baca Juga
Dianggap Bahayakan Jokowi, Politisi NasDem Diminta Mundur dari Ketua Panitia Formula E
"Terlepas dari posisinya sebagai anggota DPR, dia juga insan otomotif Indonesia yang memiliki kapasitas dan kualitas yang nanti kita saksikan bersama di Juni 2022," ujar Wibi di Jakarta, Selasa (30/11).
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini menegaskan penyelenggaraan Formula E bukan ajang kampanye partai, melainkan event bagi Indonesia, khususnya Jakarta untuk unjuk gigi di kancah dunia.
"Ini kampanye kita bangsa Indonesia di mata dunia, karena Jakarta punya campaign tentang kota modern, lingkungan bersih dengan program Jakarta Langit Birunya," katanya.
Selain menunjuk Sahroni, Gubernur Anies Baswedan juga mengangkat Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai Dewan Pengarah Formula E.
Baca Juga
Soal Posisi Jokowi di Formula E, Ini Penjelasan Ketua Pelaksana
Duet Sahroni-Bamsoet ini diyakini mampu membawa dampak positif bagi penyelenggaraan Formula E yang akan dihelat di ibu kota pada 4 Juni 2022 mendatang.
"Saya rasa bobot politiknya sangat amat less ya, bahkan tidak ada karena penunjukkan Ahmad Sahroni itu secara keorganisasian merupakan Sekjen IMI dan pak Bamsoet itu Ketua IMI," tuturnya.
Jika penyelenggaraan Formula E ini bisa berlangsung dengan sukses, maka ini merupakan sinyal positif kebangkitan Indonesia pasca dihantam pandemi COVID-19.
"Seandainya berhasil, kita akan sejajar dengan kota-kota besar dunia," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
