Monas Diaspal Demi Formula E, PDIP Takut Kantor Jokowi Kebanjiran

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 14 Februari 2020
Monas Diaspal Demi Formula E, PDIP Takut Kantor Jokowi Kebanjiran

Sirkuit Formula E di Monas. Foto: Dok Humas Pemprov DKI Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta akan mulai melakukan pengaspalan rute lintasan balap mobil Formula E di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Maret 2020.

Keputusan itu pun mendapat komentar dari anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjutak. Menurut dia pengaspalan di kawasan Monas untuk trek Formula E diyakini akan berimbas pada bencana banjir di sekitar Monas, bahkan Istana Negara.

Baca Juga

Bulan Depan Lintasan Formula E di Monas Mulai Diaspal

Pengaspalan yang dilakukan jelas menutup susunan batu alam di pelataran Monas, hal itu membuat aliran air tersendat dan akan mengancam kantor Presiden Jokowi.

"Menutupi coblestone dengan hotmix akan membuat banjir semakin berat di kawasan Monas dan Istana," kata Gilbert saat dikonfirmasi, Jumat (15/2).

Monyet
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjutak

Untuk mengakali ancaman banjir dan Pemprov DKI terpaksa membangun saluran air di sekitar lintasan, Gilbert menilai hal itu menyalahi aturan karena secara tak langsung sudah mengutak atik kawasan bersejarah itu.

“Butuh saluran drainase di dekat lajur sirkuit untuk mencegah dampak banjir. Artinya itu merubah Monas dan bertentangan dengan Perpres 55 1995," papar dia.

Tak hanya membawa dampak lingkungan, pengaspalan itu lanjut Gilbert jelas menelan biaya tambahan yang besar saat membongkar kembali lintasan tersebut ketika Formula E tuntas digelar. Tak hanya itu pembongkaran hotmix kata dia justru merusak batu alam pelataran Monas.

"Membongkar hotmix juga akan merusak coblestone, artinya biaya lagi atau proyek baru utk mengganti coblestone," tutupnya.

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku BUMD penyelenggara ajang Formula E akan melakukan pengaspalan lintasan balap mobil bertaraf internasional itu di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada bulan Maret 2020 mendatang.

Baca Juga

Akhirnya Balap Formula E Boleh di Monas, Ini Janji Anies ke Setneg!

Direktur Utama Jakpro, Dwi Wahyu Daryoto mengatakan bahwa aspal yang digunakan untuk rute perlintasan nantinya akan sesuai dengan standar dari Formula E Organization (FEO). Pihak FEO juga, kata Dwi, turut membantu dalam mengukur kualitas lintasan.

"Kalau pengaspalan, mulai bulan depan karena diharapkan 2 bulan sebelum dipakai lomba, itu aspalnya harus sudah jadi, biar kering, dilalui kendaraan umum dulu," ujar Dwi saat dihubungi, Jumat (14/2). (Asp)

#Formula E #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Pemprov diminta memastikan lagi bahwa alat-alat untuk mitigasi kemunculan aroma tak sedap RDF Plant Rorotan itu sudah dapat berfungsi optimal dan mencegah aroma sampah di dalamnya tersebar ke luar.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
 RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Indonesia
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai lemahnya pengawasan dan rekrutmen sopir menjadi penyebab utama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Indonesia
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Wajar jika ada yang belum rampung, tapi ini harus menjadi prioritas agar selesai tepat waktu
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Indonesia
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Transjakarta mengalami tiga kali kecelakaan dalam sebulan. DPRD DKI Jakarta pun akan memanggil pihak manajemen terkait hal ini.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Bagikan