Monas Diaspal Demi Formula E, PDIP Takut Kantor Jokowi Kebanjiran

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 14 Februari 2020
Monas Diaspal Demi Formula E, PDIP Takut Kantor Jokowi Kebanjiran

Sirkuit Formula E di Monas. Foto: Dok Humas Pemprov DKI Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta akan mulai melakukan pengaspalan rute lintasan balap mobil Formula E di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Maret 2020.

Keputusan itu pun mendapat komentar dari anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjutak. Menurut dia pengaspalan di kawasan Monas untuk trek Formula E diyakini akan berimbas pada bencana banjir di sekitar Monas, bahkan Istana Negara.

Baca Juga

Bulan Depan Lintasan Formula E di Monas Mulai Diaspal

Pengaspalan yang dilakukan jelas menutup susunan batu alam di pelataran Monas, hal itu membuat aliran air tersendat dan akan mengancam kantor Presiden Jokowi.

"Menutupi coblestone dengan hotmix akan membuat banjir semakin berat di kawasan Monas dan Istana," kata Gilbert saat dikonfirmasi, Jumat (15/2).

Monyet
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjutak

Untuk mengakali ancaman banjir dan Pemprov DKI terpaksa membangun saluran air di sekitar lintasan, Gilbert menilai hal itu menyalahi aturan karena secara tak langsung sudah mengutak atik kawasan bersejarah itu.

“Butuh saluran drainase di dekat lajur sirkuit untuk mencegah dampak banjir. Artinya itu merubah Monas dan bertentangan dengan Perpres 55 1995," papar dia.

Tak hanya membawa dampak lingkungan, pengaspalan itu lanjut Gilbert jelas menelan biaya tambahan yang besar saat membongkar kembali lintasan tersebut ketika Formula E tuntas digelar. Tak hanya itu pembongkaran hotmix kata dia justru merusak batu alam pelataran Monas.

"Membongkar hotmix juga akan merusak coblestone, artinya biaya lagi atau proyek baru utk mengganti coblestone," tutupnya.

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku BUMD penyelenggara ajang Formula E akan melakukan pengaspalan lintasan balap mobil bertaraf internasional itu di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada bulan Maret 2020 mendatang.

Baca Juga

Akhirnya Balap Formula E Boleh di Monas, Ini Janji Anies ke Setneg!

Direktur Utama Jakpro, Dwi Wahyu Daryoto mengatakan bahwa aspal yang digunakan untuk rute perlintasan nantinya akan sesuai dengan standar dari Formula E Organization (FEO). Pihak FEO juga, kata Dwi, turut membantu dalam mengukur kualitas lintasan.

"Kalau pengaspalan, mulai bulan depan karena diharapkan 2 bulan sebelum dipakai lomba, itu aspalnya harus sudah jadi, biar kering, dilalui kendaraan umum dulu," ujar Dwi saat dihubungi, Jumat (14/2). (Asp)

#Formula E #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Bagikan