Monas Diaspal Demi Formula E, PDIP Takut Kantor Jokowi Kebanjiran

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 14 Februari 2020
Monas Diaspal Demi Formula E, PDIP Takut Kantor Jokowi Kebanjiran

Sirkuit Formula E di Monas. Foto: Dok Humas Pemprov DKI Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta akan mulai melakukan pengaspalan rute lintasan balap mobil Formula E di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Maret 2020.

Keputusan itu pun mendapat komentar dari anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjutak. Menurut dia pengaspalan di kawasan Monas untuk trek Formula E diyakini akan berimbas pada bencana banjir di sekitar Monas, bahkan Istana Negara.

Baca Juga

Bulan Depan Lintasan Formula E di Monas Mulai Diaspal

Pengaspalan yang dilakukan jelas menutup susunan batu alam di pelataran Monas, hal itu membuat aliran air tersendat dan akan mengancam kantor Presiden Jokowi.

"Menutupi coblestone dengan hotmix akan membuat banjir semakin berat di kawasan Monas dan Istana," kata Gilbert saat dikonfirmasi, Jumat (15/2).

Monyet
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjutak

Untuk mengakali ancaman banjir dan Pemprov DKI terpaksa membangun saluran air di sekitar lintasan, Gilbert menilai hal itu menyalahi aturan karena secara tak langsung sudah mengutak atik kawasan bersejarah itu.

“Butuh saluran drainase di dekat lajur sirkuit untuk mencegah dampak banjir. Artinya itu merubah Monas dan bertentangan dengan Perpres 55 1995," papar dia.

Tak hanya membawa dampak lingkungan, pengaspalan itu lanjut Gilbert jelas menelan biaya tambahan yang besar saat membongkar kembali lintasan tersebut ketika Formula E tuntas digelar. Tak hanya itu pembongkaran hotmix kata dia justru merusak batu alam pelataran Monas.

"Membongkar hotmix juga akan merusak coblestone, artinya biaya lagi atau proyek baru utk mengganti coblestone," tutupnya.

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku BUMD penyelenggara ajang Formula E akan melakukan pengaspalan lintasan balap mobil bertaraf internasional itu di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada bulan Maret 2020 mendatang.

Baca Juga

Akhirnya Balap Formula E Boleh di Monas, Ini Janji Anies ke Setneg!

Direktur Utama Jakpro, Dwi Wahyu Daryoto mengatakan bahwa aspal yang digunakan untuk rute perlintasan nantinya akan sesuai dengan standar dari Formula E Organization (FEO). Pihak FEO juga, kata Dwi, turut membantu dalam mengukur kualitas lintasan.

"Kalau pengaspalan, mulai bulan depan karena diharapkan 2 bulan sebelum dipakai lomba, itu aspalnya harus sudah jadi, biar kering, dilalui kendaraan umum dulu," ujar Dwi saat dihubungi, Jumat (14/2). (Asp)

#Formula E #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Indonesia
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Distribusi sekolah gratis dinilai belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan kebutuhan paling tinggi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian juga menjadi poin krusial untuk memantau rantai pasok bahan kimia impor sejak dari pelabuhan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 April 2026
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Bagikan