Monas Diaspal Demi Formula E, PDIP Takut Kantor Jokowi Kebanjiran

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 14 Februari 2020
Monas Diaspal Demi Formula E, PDIP Takut Kantor Jokowi Kebanjiran

Sirkuit Formula E di Monas. Foto: Dok Humas Pemprov DKI Jakarta

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta akan mulai melakukan pengaspalan rute lintasan balap mobil Formula E di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Maret 2020.

Keputusan itu pun mendapat komentar dari anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjutak. Menurut dia pengaspalan di kawasan Monas untuk trek Formula E diyakini akan berimbas pada bencana banjir di sekitar Monas, bahkan Istana Negara.

Baca Juga

Bulan Depan Lintasan Formula E di Monas Mulai Diaspal

Pengaspalan yang dilakukan jelas menutup susunan batu alam di pelataran Monas, hal itu membuat aliran air tersendat dan akan mengancam kantor Presiden Jokowi.

"Menutupi coblestone dengan hotmix akan membuat banjir semakin berat di kawasan Monas dan Istana," kata Gilbert saat dikonfirmasi, Jumat (15/2).

Monyet
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjutak

Untuk mengakali ancaman banjir dan Pemprov DKI terpaksa membangun saluran air di sekitar lintasan, Gilbert menilai hal itu menyalahi aturan karena secara tak langsung sudah mengutak atik kawasan bersejarah itu.

“Butuh saluran drainase di dekat lajur sirkuit untuk mencegah dampak banjir. Artinya itu merubah Monas dan bertentangan dengan Perpres 55 1995," papar dia.

Tak hanya membawa dampak lingkungan, pengaspalan itu lanjut Gilbert jelas menelan biaya tambahan yang besar saat membongkar kembali lintasan tersebut ketika Formula E tuntas digelar. Tak hanya itu pembongkaran hotmix kata dia justru merusak batu alam pelataran Monas.

"Membongkar hotmix juga akan merusak coblestone, artinya biaya lagi atau proyek baru utk mengganti coblestone," tutupnya.

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku BUMD penyelenggara ajang Formula E akan melakukan pengaspalan lintasan balap mobil bertaraf internasional itu di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada bulan Maret 2020 mendatang.

Baca Juga

Akhirnya Balap Formula E Boleh di Monas, Ini Janji Anies ke Setneg!

Direktur Utama Jakpro, Dwi Wahyu Daryoto mengatakan bahwa aspal yang digunakan untuk rute perlintasan nantinya akan sesuai dengan standar dari Formula E Organization (FEO). Pihak FEO juga, kata Dwi, turut membantu dalam mengukur kualitas lintasan.

"Kalau pengaspalan, mulai bulan depan karena diharapkan 2 bulan sebelum dipakai lomba, itu aspalnya harus sudah jadi, biar kering, dilalui kendaraan umum dulu," ujar Dwi saat dihubungi, Jumat (14/2). (Asp)

#Formula E #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Bagikan