Massa Bentrok karena Dihalangi Bertemu Pimpinan KPK

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 13 September 2019
Massa Bentrok karena Dihalangi Bertemu Pimpinan KPK

Bentrokan di depan gedung KPK. Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekelompok massa yang tergabung dalam Himpunan Aktivis Indonesia serta Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan NKRI menggelar aksi demonstrasi harus berujung bentrok dengan aparat sama kepolisian di Depan Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/9).

Berdasarkan pantauan dilokasi, aksi itu dimulai dengan damai diawali dengan orasi kemudian pembakaran ban dan karangan bunga. Mereka meminta agar DPR melakukan revisi UU KPK.

Baca Juga

Massa Copot Paksa Kain Hitam, Demo KPK Berakhir Bentrok

Massa juga meminta agar Wakil Ketua Saut Situmorang dan Wadah Pegawai (WP) menarik pernyataannya terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Irjen Firli Bahuri. Mengingat, DPR sudah memutuskan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK.

Bentrokan di depan gedung KPK. Foto: MP/Ponco
Bentrokan di depan gedung KPK. Foto: MP/Ponco

"Saut Situmorang dan WP KPK menarik kembali pernyataan Firli soal melanggar kode etik berat," kata Koordinator aksi Asip Irama di depan Gedung KPK.

Massa juga memaksa untuk Saut Situmorang dan WP KPK agar meminta maaf kepada Firli Bahuri terkait pelanggaran kode etik. Mereka juga meminta internal lembaga antirasuah untuk melakukan evaluasi internal kedepannya.

"Kami meminta pimpinan mencopot Saut Situmorang atau segera mundur sebagai pimpinan KPK," ujar Asip.

Adapun bentrokan yang terjadi dimulai ketika, massa mencoba masuk ke dalam Gedung KPK dengan tujuan untuk bertemu pimpinan KPK dan mencopot kain hitam di lambang atau logo KPK. Namun, upaya massa dihalangi oleh aparat kepolisian.

Baca Juga

Situs Resmi KPK Dipasangi Banner Hitam #saveKPK Seusai Firli cs Terpilih

"Kami meminta untuk bertemu dengan Pimpinan KPK dan akan mencopot kain hitam di logo KPK," kata salah seorang orator aksi di atas mobil komando.

Sebelum pecah, perwakilan aparat kepolisian sempat melakukan negosiasi dengan perwakilan pegawai KPK. Tetapi, pegawai KPK menolak kain hitam dicopot dari logo KPK.

Setelah negosiasi itu, secara tiba-tiba ada satu orang dari massa yang masuk ke dalam gedung dan berhasil mencopot kain hitam tersebut. Bentrokan pun dimulai dari situ.

Pasalnya, para polisi dan pegawai KPK ikut mengamankan satu orang. Massa yang tak terima dengan hal itupun langsung bereaksi. Mengingat, kawannya yang diamankan itu sempat terima jotosan dari oknum aparat dan pegawai.

Bentrokan di depan KPK. Foto: MP/Ponco
Bentrokan di depan gedung KPK. Foto: MP/Ponco

Kejadiannya begitu cepat terjadi, massa pun terus bertahan di depan Gedung KPK. Tak berselang lama, massa masih terus berusaha untuk masuk dengan tujuan bertemu pimpinan dan mencopot kain hitam.

Namun, upaya itu kembali gagal. Bentrokan kedua kembali terjadi. Kali ini, massa melakukan perlawanan dengan melemparkan batu dan pembatas jalan ke dalam Gedung KPK.

Baca Juga

Irjen Firli Jadi Ketua KPK Berkat Lobi-Lobi di Komisi III?

Dalam rangaian bentrokan ini, setidaknya ada dua orang dari pihak massa yang diamankan oleh kepolisian. Dari internal pegawai KPK pun sempat terpancing emosi dan langsung diamankan ke dalam gedung.

Belum diketahui, apakah dua orang massa itu ditahan atau sudah dilepaskan. Saat ini, massa sudah mulai tenang namun masih bertahan di depan Gedung KPK. (Pon)

#KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Ke-3 Kalinya KPK Perpanjang Penahanan Yaqut Cholil Qoumas, Ngaku Masih Konfirmasi Barang Bukti
Perpanjangan itu menjadi yang ketiga kalinya setelah sebelumnya masa tahanan Yaqut diperpanjang sejak 8 Mei 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Ke-3 Kalinya KPK Perpanjang Penahanan Yaqut Cholil Qoumas, Ngaku Masih Konfirmasi Barang Bukti
Indonesia
Usut Korupsi MGB, KPK Tegaskan Tidak Lakukan Duplikasi Kasus Dengan Kejagung
Pada 8 Juni 2026, KPK mengungkapkan sempat melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait MBG di BGN pada saat Kejagung mengumumkan penahanan mantan pimpinan BGN.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Usut Korupsi MGB, KPK Tegaskan Tidak Lakukan Duplikasi Kasus Dengan Kejagung
Indonesia
KPK Hormati Langkah Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG, Pilih Kawal dari Sisi Pencegahan
KPK menghormati langkah Kejagung dalam mengusut dugaan korupsi MBG. KPK memilih mengawal dari sisi pencegahan.
Soffi Amira - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Hormati Langkah Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG, Pilih Kawal dari Sisi Pencegahan
Indonesia
Hari Ini KPK Periksa Eks Wamen Imipas Silmy Karim, Fokus Dalami Bukti Gratifikasi
KPK memeriksa mantan Wamen Imipas Silmy Karim sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Delapan pejabat Imigrasi ditetapkan sebagai tersangka.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
Hari Ini KPK Periksa Eks Wamen Imipas Silmy Karim, Fokus Dalami Bukti Gratifikasi
Indonesia
KPK Buka Peluang Panggil Pansus Haji DPR dalam Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK membuka peluang memanggil Pansus Haji DPR dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Dalami dugaan aliran dana dari Kemenag ke Pansus Haji.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Buka Peluang Panggil Pansus Haji DPR dalam Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Indonesia
KPK Periksa Bos Maktour, Selidiki Dugaan Aliran Dana Kuota Haji Khusus ke Pejabat Kemenag
KPK mendalami dugaan aliran dana dari penyelenggara ibadah haji khusus kepada pihak Kementerian Agama dalam kasus korupsi kuota haji 2023-2024.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Periksa Bos Maktour, Selidiki Dugaan Aliran Dana Kuota Haji Khusus ke Pejabat Kemenag
Indonesia
Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Belum Dihentikan, KPK Masih Tunggu Penyidikan Kejagung
Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan penyelidikan dugaan korupsi Program MBG di BGN belum dihentikan. KPK masih menunggu perkembangan penyidikan Kejagung.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Belum Dihentikan, KPK Masih Tunggu Penyidikan Kejagung
Indonesia
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Bos Maktour, Fuad Hasan, diperiksa KPK selama tujuh jam. Hal itu terkait kasus korupsi kuota haji.
Soffi Amira - Kamis, 18 Juni 2026
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Indonesia
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Langkah pengawasan ini dilakukan guna memastikan setiap aset yang berhasil kembali dari para koruptor bermanfaat optimal bagi negara dan pelayanan publik.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Indonesia
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Pelaksanaan SPMB telah berlangsung mulai 15 Juni hingga 9 Juli 2026.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Bagikan