Massa Bentrok karena Dihalangi Bertemu Pimpinan KPK

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 13 September 2019
Massa Bentrok karena Dihalangi Bertemu Pimpinan KPK

Bentrokan di depan gedung KPK. Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekelompok massa yang tergabung dalam Himpunan Aktivis Indonesia serta Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan NKRI menggelar aksi demonstrasi harus berujung bentrok dengan aparat sama kepolisian di Depan Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/9).

Berdasarkan pantauan dilokasi, aksi itu dimulai dengan damai diawali dengan orasi kemudian pembakaran ban dan karangan bunga. Mereka meminta agar DPR melakukan revisi UU KPK.

Baca Juga

Massa Copot Paksa Kain Hitam, Demo KPK Berakhir Bentrok

Massa juga meminta agar Wakil Ketua Saut Situmorang dan Wadah Pegawai (WP) menarik pernyataannya terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Irjen Firli Bahuri. Mengingat, DPR sudah memutuskan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK.

Bentrokan di depan gedung KPK. Foto: MP/Ponco
Bentrokan di depan gedung KPK. Foto: MP/Ponco

"Saut Situmorang dan WP KPK menarik kembali pernyataan Firli soal melanggar kode etik berat," kata Koordinator aksi Asip Irama di depan Gedung KPK.

Massa juga memaksa untuk Saut Situmorang dan WP KPK agar meminta maaf kepada Firli Bahuri terkait pelanggaran kode etik. Mereka juga meminta internal lembaga antirasuah untuk melakukan evaluasi internal kedepannya.

"Kami meminta pimpinan mencopot Saut Situmorang atau segera mundur sebagai pimpinan KPK," ujar Asip.

Adapun bentrokan yang terjadi dimulai ketika, massa mencoba masuk ke dalam Gedung KPK dengan tujuan untuk bertemu pimpinan KPK dan mencopot kain hitam di lambang atau logo KPK. Namun, upaya massa dihalangi oleh aparat kepolisian.

Baca Juga

Situs Resmi KPK Dipasangi Banner Hitam #saveKPK Seusai Firli cs Terpilih

"Kami meminta untuk bertemu dengan Pimpinan KPK dan akan mencopot kain hitam di logo KPK," kata salah seorang orator aksi di atas mobil komando.

Sebelum pecah, perwakilan aparat kepolisian sempat melakukan negosiasi dengan perwakilan pegawai KPK. Tetapi, pegawai KPK menolak kain hitam dicopot dari logo KPK.

Setelah negosiasi itu, secara tiba-tiba ada satu orang dari massa yang masuk ke dalam gedung dan berhasil mencopot kain hitam tersebut. Bentrokan pun dimulai dari situ.

Pasalnya, para polisi dan pegawai KPK ikut mengamankan satu orang. Massa yang tak terima dengan hal itupun langsung bereaksi. Mengingat, kawannya yang diamankan itu sempat terima jotosan dari oknum aparat dan pegawai.

Bentrokan di depan KPK. Foto: MP/Ponco
Bentrokan di depan gedung KPK. Foto: MP/Ponco

Kejadiannya begitu cepat terjadi, massa pun terus bertahan di depan Gedung KPK. Tak berselang lama, massa masih terus berusaha untuk masuk dengan tujuan bertemu pimpinan dan mencopot kain hitam.

Namun, upaya itu kembali gagal. Bentrokan kedua kembali terjadi. Kali ini, massa melakukan perlawanan dengan melemparkan batu dan pembatas jalan ke dalam Gedung KPK.

Baca Juga

Irjen Firli Jadi Ketua KPK Berkat Lobi-Lobi di Komisi III?

Dalam rangaian bentrokan ini, setidaknya ada dua orang dari pihak massa yang diamankan oleh kepolisian. Dari internal pegawai KPK pun sempat terpancing emosi dan langsung diamankan ke dalam gedung.

Belum diketahui, apakah dua orang massa itu ditahan atau sudah dilepaskan. Saat ini, massa sudah mulai tenang namun masih bertahan di depan Gedung KPK. (Pon)

#KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Kasus yang diduga melibatkan wamen imipas nonaktif Silmy Karim tersebut telah mencederai harapan masyarakat terhadap aparatur negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Indonesia
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, terlebih jika dugaan tindak pidana tersebut melibatkan pejabat negara dan aparatur.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Indonesia
Kejagung Tegaskan akan Periksa Semua Pihak yang Berhubungan dengan Proyek MBG
Pemanggilan saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana, tapi untuk membantu penyidik mengungkap fakta-fakta perkara.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Kejagung Tegaskan akan Periksa Semua Pihak yang Berhubungan dengan Proyek MBG
Indonesia
KPK Sita Mobil Sport, Harley-Davidson, hingga Uang Asing dari Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim
KPK menyita dua mobil sport, Harley-Davidson, perhiasan, hingga uang asing saat menggeledah rumah Silmy Karim terkait kasus dugaan pemerasan WNA.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Sita Mobil Sport, Harley-Davidson, hingga Uang Asing dari Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim
Indonesia
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Saat kasus itu mulai ditangani KPK, sejumlah pihak diduga berupaya menyelamatkan aset dengan menarik uang dari rekening-rekening nominee yang digunakan untuk menampung dana.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Notifikasi Perbankan di BRI dan Telkom, Kerugian Negara Hampir Rp 2 Triliun
KPK mulai menyidik dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di BRI dan Telkom. Kerugian negara sementara ditaksir hampir Rp 2 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Notifikasi Perbankan di BRI dan Telkom, Kerugian Negara Hampir Rp 2 Triliun
Indonesia
KPK Dalami Aliran Dana Kasus Izin Tinggal WNA, Usut Dugaan Keterlibatan Pejabat Lain
KPK menelusuri aliran dana, aset, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi pengurusan izin tinggal WNA. Pasal TPPU berpotensi diterapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Dalami Aliran Dana Kasus Izin Tinggal WNA, Usut Dugaan Keterlibatan Pejabat Lain
Indonesia
KPK Geledah Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim Terkait Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA
KPK menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imipas Silmy Karim, terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Geledah Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim Terkait Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA
Indonesia
KPK Pelajari Vonis 4 Tahun 6 Bulan Penjara Eks Wamenaker Noel Ebenezer
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan apresiasi terhadap putusan majelis hakim yang menyatakan Noel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.
Frengky Aruan - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Pelajari Vonis 4 Tahun 6 Bulan Penjara Eks Wamenaker Noel Ebenezer
Indonesia
Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA, Pakai Kode 'Malaikat' untuk Samarkan Pembagian Duit
Dalam perkara ini, penyidik menemukan penggunaan sejumlah kode khusus untuk menyamarkan pembagian uang hasil pemerasan. 

Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA, Pakai Kode 'Malaikat' untuk Samarkan Pembagian Duit
Bagikan