Kuasa Hukum Ungkap Penyakit Lukas Enembe


Gubernur Papua Lukas Enembe bersama istri (ANTARA FOTO/Indrayadi)
MerahPutih.com - Gubernur Papua Lukas Enembe kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (26/9).
Lukas sedianya bakal diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.
Baca Juga
Kuasa Hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Hening menyatakan kliennya sejak empat tahun lalu menderita sejumlah penyakit. Mulai dari penyakit stroke hingga jantung.
"Sejak 2018-2019 sudah sakit kena stroke, dia sudah empat kali kena stroke. Sakit, kemudian sembuh, sakit. Setahun terakhir sejak operasi besar, jantung, pankreas, dan mata," kata Stefanus di Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Papua di Jakarta Selatan, Senin (26/9).
Stefanus menjelaskan, Lukas rutin berobat di Singapura. Jika sudah merasa sakit, kata Stefanus, Lukas selalu terbang ke Singapura untuk berobat. Selain stroke dan jantung, Lukas disebut juga mengalami sakit ginjal hingga diabetes.
"Ada gejala sakit ginjal, jantung bocor, tekanan darah tinggi, dan diabetes. Tekanan terlalu berat berpotensi menimbulkan stroke yang kelima kali," ujarnya.
Baca Juga
Menrurut Stefanus, dokter yang biasa menangani Lukas di Singapura sudah meminta Lukas untuk terbang ke sana agar segera dapat penanganan. Dokter pribadi Lukas pun sudah bersurat ke KPK agar memaklumi kesehatannya.
"Itu artinya memang Pak Gubernur merasa kesulitan untuk memberikan keterangan," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR

Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA

KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai

KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
