Komisi X DPR Desak Nadiem Ambil Langkah Mitigasi Hepatitis Akut di Sekolah

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 13 Mei 2022
Komisi X DPR Desak Nadiem Ambil Langkah Mitigasi Hepatitis Akut di Sekolah

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto : Jaka/Man

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Temuan kasus hepatitis akut terus bertambah. Bahkan, kasus misterius itu sudah merenggut tiga nyawa anak-anak di bawah 16 tahun. Namun, pemerintah hingga kini masih tetap menerapkan kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen.

DPR RI mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam membuat langkah mitigasi penyebaran hepatitis akut di sekolah.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Sebabkan Hepatitis Akut pada Anak

"Saya mendesak Kemendikbud untuk koordinasi dengan Kemenkes untuk mengantisipasi dan membuat rekomendasi yang sifatnya lebih detail terkait dengan tindakan preventif adanya hepatitis misterius," kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda di Jakarta, Jumat (13/5).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta langkah-langkah mitigasi itu harus cepat diterbitkan demi mencegah penyebaran hepatitis akut tersebut.

"Secepatnya memitigasi dan memastikan terkait hepatitis misterius ini bagaimana tindakan preventifnya yang harus disiapkan oleh pihak sekolah," ujarnya.

Baca Juga

Dokter Spesialis Anak: Jangan Panik saat Temukan Gejala Awal Hepatitis

Dengan cara itu, kata Syaiful, nanti akan ada standar operasional prosedur (SOP) yang bisa dikeluarkan oleh Kemendikbud berupa surat edaran kepada sekolah-sekolah.

"Apa saja tindakan preventif yang harus disiapkan sekolah," imbuhnya.

Ia pun meminta agar penanganan tidak dilakukan secara lamban. Sebab, menurutnya, kasus hepatitis akut ini telah banyak dilaporkan di daerah.

"Jangan sampai terlambat, karena kasusnya kita sudah dapat di Jawa Timur juga, besar juga di Tulungagung itu dan cukup membahayakan kalau kita analisis dari berbagai berita," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

DPRD Sarankan Kantin Sekolah di Jakarta Ditutup Antisipasi Hepatitis Akut

#Komisi X DPR #DPR RI #Hepatitis #Kemendikbudristek
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Indonesia
Advokat Usul RUU KUHAP Atur Hak Tersangka dan Sumpah Hakim sebelum Putusan Dibacakan
Memperkuat posisi tersangka agar proses penyidikan berlangsung dengan adil, transparan, dan berprinsip pada kemanusiaan.
Dwi Astarini - Senin, 10 November 2025
Advokat Usul RUU KUHAP Atur Hak Tersangka dan Sumpah Hakim sebelum Putusan Dibacakan
Indonesia
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Komisi XI DPR RI menilai rendahnya literasi keuangan memicu jebakan pinjaman online ilegal dan rentenir.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Indonesia
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Komisi X DPR RI memilih pendekatan kodifikasi untuk RUU Sisdiknas, melebur UU Pendidikan Tinggi dan Sisdiknas 2003 menjadi satu payung hukum sistematis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Indonesia
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Dasco soroti dugaan pengaruh media sosial dan bullying di balik ledakan bom molotov SMAN 72 Jakarta yang melukai 54 siswa.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Bagikan