Komisi III Minta Ganjar Turun Tangan Atasi Kekerasan di Desa Wadas


Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui sejumlah warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Rabu (9/2). ANTARA/HO-Tangkapan layar video Humas Pemprov Jateng
MerahPutih.com - Komisi III DPR mengecam dugaan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
Anggota Komisi III Hinca Panjaitan mengatakan, Ganjar Pranowo harus bisa membuat rakyatnya tenang dan aparat keamanan tidak mengambil tindakan yang berlebihan.
“Ganjar, harus bisa tenangkan rakyatnya dengan memberikan penjelasan sejelas dan seterang mungkin,” kata Hinca kepada wartawan, Rabu (9/2).
Baca Juga:
YLBHI Sebut Polisi Lakukan Sweeping ke Rumah Warga Wadas
Menurut Hinca, posisi Ganjar sangat strategis untuk memastikan proses pengukuran tanah di Desa Wadas tanpa kekerasan dan mengedepankan dialog.
Karena itu, politikus Partai Demokrat ini menilai, belum terlambat bagi Ganjar untuk memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya yang terjadi.
“Dia (Ganjar) bertanggung jawab sebagai Jateng 1 memberikan penjelasan agar tidak timbul dampak yang lebih luas, apa sebenarnya yang terjadi,” ujarnya.
Baca Juga:
Jatuh Dari Sepeda, Ganjar Pranowo Dirawat di Rumah Sakit
Tak hanya Ganjar, kata Hinca, Mabes Polri juga harus menjelaskan ke publik apa sebenarnya yang terjadi sampai adanya aksi kekerasan dan penangkapan terhadap warga. Pasalnya, tindakan aparat keamanan sudah berlebihan yang membuat rakyat Desa Wadas panik dan ketakutan.
“Ini sudah berlebihan. Jadinya kesan yang timbul di masyarakat jadi tak nyaman. Padahal harusnya kan tidak begitu. Tidak ada alasan yang cukup untuk menurunkan tim gabungan. Karena itu sekali lagi harus dijelaskan seterang-terangnya ke publik, apa sebenarnya yang terjadi,” tutup Hinca. (Pon)
Baca Juga:
Elite PDIP Angkat Bicara Terkait Duet Ganjar-Puan
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Komisi I DPR Desak TNI Tindak Tegas Prajurit yang Memukul Driver Ojol di Pontianak

Libatkan KemenHAM dan Komnas HAM, Komisi III DPR Genjot Partisipasi Publik untuk Revisi KUHAP

Penggunaan Sirine-Strobo di Jalan Jadi Sorotan Tajam, Komisi III DPR: Bisa Lahirkan Budaya Arogansi

Sudah Dibatasi, DPR Dapat Laporan Sirine dan Strobo Pengawalan Pejabat Ganggu Banyak Orang

Marak Sirine dan Strobo Ilegal, DPR Minta Polisi Tindak Tegas Pengguna

Komisi III DPR Setujui 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM Mahkamah Agung

Setujui 10 Hakim Agung dan Ad Hoc HAM, Komisi III DPR: Kembalikan Marwah MA!

DPR Restui 9 Hakim Agung dan 1 Hakim HAM Baru di Mahkamah Agung

Bukan Cuma Dasco, Komisi III DPR Juga Bantah Prabowo Kirim Surpres Pergantian Kapolri

Diana Malemita Ginting Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung di Komisi III DPR
