Komisi III DPR Setujui 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM Mahkamah Agung

Didik Setiawan - Selasa, 16 September 2025

Komisi III DPR Setujui 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM Mahkamah Agung

Ukuran text:

14

Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (keempat kiri) bersama Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) di Komisi III DPR menunjukkan berkas pandangan akhir dan persetujuan Fraksi pemilihan dan penetapan calon Hakim Agung, dalam Rapat Pleno Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Komisi III DPR menyetujui 10 dari 16 nama untuk menjadi Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2025 yang selanjutnya akan dibawa dalam Rapat Paripurna untuk disahkan. (MP/Didik Setiawan).

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (keempat kiri) bersama Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) di Komisi III DPR menunjukkan berkas pandangan akhir dan persetujuan Fraksi pemilihan dan penetapan calon Hakim Agung, dalam Rapat Pleno Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (keempat kiri) bersama Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) di Komisi III DPR menunjukkan berkas pandangan akhir dan persetujuan Fraksi pemilihan dan penetapan calon Hakim Agung, dalam Rapat Pleno Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (keempat kiri) bersama Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) di Komisi III DPR menunjukkan berkas pandangan akhir dan persetujuan Fraksi pemilihan dan penetapan calon Hakim Agung, dalam Rapat Pleno Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (keempat kiri) bersama Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) di Komisi III DPR menunjukkan berkas pandangan akhir dan persetujuan Fraksi pemilihan dan penetapan calon Hakim Agung, dalam Rapat Pleno Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (keempat kiri) bersama Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) di Komisi III DPR menunjukkan berkas pandangan akhir dan persetujuan Fraksi pemilihan dan penetapan calon Hakim Agung, dalam Rapat Pleno Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (keempat kiri) bersama Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) di Komisi III DPR menunjukkan berkas pandangan akhir dan persetujuan Fraksi pemilihan dan penetapan calon Hakim Agung, dalam Rapat Pleno Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Rapat Pleno Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Rapat Pleno Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

#Hakim Agung #DPR #Komisi III DPR

Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang

Didik Setiawan

"Fotografi adalah kisah yang gagal diceritakan melalui kata-kata". – DS

Berita Terkait

DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana

Penangkapan harus menjadi pintu masuk untuk membongkar bandar, pemasok, pengendali, hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap jaringan narkoba.

Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026

DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana

RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban

Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.

Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026

RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban

RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong

Aset hasil tindak pidana investasi bodong diharapkan dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban, bukan justru masuk ke kas negara.

Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026

RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong

Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memuji penegakan hukum yang dilakukan Polri.

Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026

Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas

DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November

Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu

Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026

DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November

DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan

Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.

Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026

DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan

DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.

Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026

DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026

RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember

Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.

Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026

Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember

Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi

Keterlibatan langsung pemimpin Polri menjadi bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026

Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi

Bagikan