Komisi III DPR RI Tegaskan Dokter Sunardi Anggota Teroris

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 17 Maret 2022
Komisi III DPR RI Tegaskan Dokter Sunardi Anggota Teroris

Ketua komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi III DPR RI mendatangi Mapolres Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (17/3).

Ketua komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto mengatakan kedatangan ini bertujuan untuk menemukan fakta baru terkait kasus terorisme di yang melibatkan dokter Sunardi.

Baca Juga

Dalam 3 Hari, Densus 88 Tangkap 12 Tersangka Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Selain itu, juga mencari tahu akar persoalan sampai tewasnya Sunardi oleh senjata api Densus 88 Antiteror.

"Densus 88 sudah sesuai prosedur saat melakukan proses penangkapan dia (Sunardi)," ujar Bambang.

Dikatakannya, sejak awal ketika mau ditangkap sudah benar, pakai rompi polisi, tapi personal kedepannya terjadi di insiden karena tidak bisa diperkirakan. Sampai akhirnya terjadi tembakan itu.

"Dokter Sunardi memang jaringan dari anggota terorisme. Kita ikut berduka kepada keluarga dokter Sunardi," tegas dia.

Ia menegaskan tewasnya Sunardi bukan dari kesalahan prosedur, tapi dari insiden yang bersangkutan tidak mau diberhentikan Densus 88. Selanjutnya, rapat terkait terorisme ini akan kembali langsung di kantor DPR RI Komisi 3 pada Senin (21/3) mendatang.

"Hasil temuan Komisi III DPR RI akan dibawa ke dalam rapat yang juga mengundang Densus dan BNPT," ucap dia.

Baca Juga

Penembakan Tersangka Teroris, Anggota Komisi III DPR Yakin Densus 88 Sesuai Aturan

Diakuinya, isu terorisme ini adalah isu yang berbahaya bagi negara sehingga pihaknya memberikan perhatian khusus. Penanganan teroris harus sesuai Undang-undang Nomor 5 tahun 2018.

Anggota Anggota DPR RI komisi 3 dari Fraksi NasDem, Eva Yuliana mendukung Densus 88 dan Polri dalam memberantas kasus terorisme. Kemudian pasca kejadian kemarin ada keterbukaan yang disampaikan Polri.

"Kita lihat Densus proaktif memberikan keterangan kepada Kompolnas dan Komnas HAM," ucapnya.

Dia pun setuju jika anggota Densus 88 dilengkapi dengan bodycam, untuk merekam proses penangkapan. Hal tersebut untuk mendukung proses keterbukaan dan transparansi dalam proses penangkapan.

"Bagus sekali jika dianggarkan (bodycam). Jika terjadi kesalahan prosedur tinggal buka rekaman sebagai alat bukti," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

ASN di Tangerang Ditangkap Densus 88, Menpan Tjahjo: Jika Terlibat Terorisme, Pecat

#Komisi III DPR #Teroris #Terorisme
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ngaku Maksimalkan Partisipasi Publik dalam Bahas UU Polri
DPR turut mengundang sejumlah ahli, kelompok masyarakat, dan organisasi mahasiswa.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
DPR Ngaku Maksimalkan Partisipasi Publik dalam Bahas UU Polri
Indonesia
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Indonesia
Revisi UU Polri, Anggota DPR Dukung Batas Usia Pensiun Naik Jadi 60 Tahun
Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas mendukung usulan perpanjangan masa pensiun anggota Polri hingga 60 tahun dalam pembahasan revisi UU Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Revisi UU Polri, Anggota DPR Dukung Batas Usia Pensiun Naik Jadi 60 Tahun
Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Indonesia
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Pemahaman mengenai HAM perlu menjadi bagian integral dalam proses pembentukan, pelatihan, promosi jabatan, evaluasi kinerja, hingga etika profesi anggota kepolisian.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Indonesia
Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM
Kepolisian juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan koreksi apabila terdapat penilaian yang dinilai tidak sesuai dengan fakta.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM
Indonesia
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Menurut Sahroni, proses deportasi perlu segera dilakukan agar pelaku dapat diproses hukum di negara asalnya.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Tegaskan Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo melalui APBN tak Langgar Hukum
Program bantuan masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem keuangan negara. Hal itu diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Tegaskan Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo melalui APBN tak Langgar Hukum
Indonesia
Komisi III DPR Bentuk Panja RUU Polri, Habiburokhman Jadi Ketua
Komisi III DPR resmi membentuk Panja RUU Polri. Revisi beleid tersebut akan membahas pengawasan Polri, usia pensiun anggota, hingga penguatan Kompolnas.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 25 Mei 2026
Komisi III DPR Bentuk Panja RUU Polri, Habiburokhman Jadi Ketua
Indonesia
DPR Apresiasi Bareskrim Polri Bongkar TPPU Narkoba, Minta Bandar Dimiskinkan
Komisi III DPR mengapresiasi Bareskrim Polri dalam membongkar kasus narkoba. Bandar narkoba minta dimiskinkan.
Soffi Amira - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Apresiasi Bareskrim Polri Bongkar TPPU Narkoba, Minta Bandar Dimiskinkan
Bagikan