Ketua DPRD Minta Formula E Dibatalkan, Taufik: Bisa Marah FEO

Eddy FloEddy Flo - Senin, 09 Maret 2020
 Ketua DPRD Minta Formula E Dibatalkan, Taufik: Bisa Marah FEO

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Gerindra, M. Taufik menanggapi Ketuanya, Prasetyo Edi Marsudi yang meminta perhelatan balap mobil Formula E ditunda dari jadwal 6 Juni 2020 mendatang karena merebaknya virus corona di Indonesia.

Menurut dia, Gubernur Anies Baswedan bersama pihak Formula E Operations Limited ( FEO) sebagai penyelenggara balap mobil listrik itu harus berkoordinasi membahas kelanjutan ajang Formula E di ibu kota di saat wabah COVID-19 masuk ke Indonesia.

Baca Juga:

DPRD DKI Batalkan Anggaran Rp934 Miliar Untuk Ajang Formula E

"Saya kira itu harus jadi bahan pertimbangan juga bahwa corona, menurut saya harus ada komunikasi antara pak gubernur (Anies) dengan organisasi internasional," kata Taufik di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (9/3).

M Taufik kurang setuju Formula E dibatalkan gara-gara virus corona
Formula E di Jakarta masih belum mengalami pembatalan atau perubahan jadwal di tengah wabah virus corona (Foto: Instagram/fiaformulae)

Ia juga mengatakan, bahwa pemerintah pusat dan daerah akan sekuat tenaga sesegera mungkin untuk mengatasi atau pun menanggulangi virus mematikan dari kota Wuhan, Tiongkok itu. Sehingga event Formula E tak dihentikan dari jadwal yang sudah ditetapkan.

"Saya kira dalam waktu dekat akan ada antisipasi terhadap itu (virus corona)," kata Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu.

Menurut dia, tidak bisa pihak manapun seenaknya saja secara sepihak meminta pembatalan jadwal balap mobil bertaraf internasional itu di Jakarta. Sebab harus ada rapat pembahasan mengenai persoalan ini.

Baca Juga:

DPRD DKI Ngotot Ajang Formula E tak Bisa Dibatalkan

Taufik mengatakan, tak profesional bila Pemprov DKI dengan seenaknya saja menghentikan Formula E tanpa adanya koordinasi dengan FEO.

"Kan gabisa tiba-tiba putusin, yang sana (FEO) bisa marah, ada komunikasi. Kan event-event di dunia juga ada yang ditunda," pungkasnya.(Asp)

Baca Juga:

DPRD Minta Anies Batalkan Formula E

#Formula E #Taufik Gerindra #Virus Corona #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan