Ketua DPRD Minta Formula E Dibatalkan, Taufik: Bisa Marah FEO
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Gerindra, M. Taufik menanggapi Ketuanya, Prasetyo Edi Marsudi yang meminta perhelatan balap mobil Formula E ditunda dari jadwal 6 Juni 2020 mendatang karena merebaknya virus corona di Indonesia.
Menurut dia, Gubernur Anies Baswedan bersama pihak Formula E Operations Limited ( FEO) sebagai penyelenggara balap mobil listrik itu harus berkoordinasi membahas kelanjutan ajang Formula E di ibu kota di saat wabah COVID-19 masuk ke Indonesia.
Baca Juga:
DPRD DKI Batalkan Anggaran Rp934 Miliar Untuk Ajang Formula E
"Saya kira itu harus jadi bahan pertimbangan juga bahwa corona, menurut saya harus ada komunikasi antara pak gubernur (Anies) dengan organisasi internasional," kata Taufik di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (9/3).
Ia juga mengatakan, bahwa pemerintah pusat dan daerah akan sekuat tenaga sesegera mungkin untuk mengatasi atau pun menanggulangi virus mematikan dari kota Wuhan, Tiongkok itu. Sehingga event Formula E tak dihentikan dari jadwal yang sudah ditetapkan.
"Saya kira dalam waktu dekat akan ada antisipasi terhadap itu (virus corona)," kata Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu.
Menurut dia, tidak bisa pihak manapun seenaknya saja secara sepihak meminta pembatalan jadwal balap mobil bertaraf internasional itu di Jakarta. Sebab harus ada rapat pembahasan mengenai persoalan ini.
Baca Juga:
Taufik mengatakan, tak profesional bila Pemprov DKI dengan seenaknya saja menghentikan Formula E tanpa adanya koordinasi dengan FEO.
"Kan gabisa tiba-tiba putusin, yang sana (FEO) bisa marah, ada komunikasi. Kan event-event di dunia juga ada yang ditunda," pungkasnya.(Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet