DPRD DKI Ngotot Ajang Formula E tak Bisa Dibatalkan

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 06 Februari 2020
DPRD DKI Ngotot Ajang Formula E tak Bisa Dibatalkan

Formula E. (Foto: Instagram/fiaformulae)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga menegaskan bahwa ajang Formula E tak bisa dibatalkan di Jakarta. Ia pun kukuh event balap mobil internasional itu tetap berlangsung di tahun 2020 ini.

Alasan Formula E harus jalan terus, kata Pandapotan, karena Pemprov DKI sudah mengirimkan perencanaan ajang balap berenergi listrik ke Federation International Automobile (FIA) atau panitia formula E.

Baca Juga

Setneg Larang Formula E di Monas, JakPro Cari Trek Alternatif

"Prinsipnya Formula e enggak bisa dibatalkan karena Kita suda kasih plan A plan B yg sudah disetor ke organisasinya itu (FIA),

Pandapotan mengatakan Komisi B akan memanggil PT Jakarta Propertindo (JakPro) selaku penyelenggara Formula E 2020 di Jakarta ini. Pemanggilan itu, kata dia, untuk menanyakan kejelasan mengenai event Formula E.

"Nanti kita akan tanyakan kelanjutanya gimana, kalo tidak dilaksanakan mau dimana dilakukan," papar dia.

Formula E. (Foto: Instagram/fiaformulae)
Formula E. (Foto: Instagram/fiaformulae)

Politikus PDI Perjuangan ini mengaku bahwa balap mobil internasional itu jalurnya melintasi jalan aspal, salah satunya di dalam lokasi Monas.

"Jadi sebenarnya kalau enggak salah formasi Formula e itu yang mau ditata itu dilahan yang udah di aspal itu, salah satunya di dalam (monas), kan luar dalam (sirkuitnya) dari Tugu Tani putaran Formula E nya," tutupnya.

Seperti diketahui, Sekretariat Negara (Setneg) selaku Komisi Dewan Pengarah Kawasan Medan Merdeka tak memberikan izin ada ajang balap Formula E di area Monas.

Baca Juga

Larang Formula E Digelar di Dalam Monas, Setneg: Kalau di Luar Silakan

Sekretaris Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama mengatakan, izin acara itu hanya diberikan untuk di luar kawasan cagar budaya itu.

"Kalau di luar silakan, kalau di dalam tidak," ujar Setya dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/3). (Asp)

#Formula E #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan