Ketua DPRD Minta APBD DKI 2023 Fokus Penanganan Macet dan Banjir

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 31 Oktober 2022
Ketua DPRD Minta APBD DKI 2023 Fokus Penanganan Macet dan Banjir

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD dan Pemprov DKI Jakarta membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 di Grand Cempaka Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai hari ini, Senin (31/10).

Pembahasan awal dimulai dengan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2023 pada 31 Oktober hingga 3 November 2022.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengapresiasi rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2023 yang dipaparkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI pada saat Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

Pj DKI 1 Berikan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI

"Secara garis besar terjadi peningkatan sejumlah proyeksi pendapatan, sehingga besaran kebijakan umum APBD tahun 2023 yang diusulkan kepada Badan Anggaran DPRD DKI mencapai Rp 85,5 triliun," tulis Prasetyo melalui Instagram pribadinya @prasetyoedimarsudi, Senin (31/10).

Lanjut dia, pihaknya akan melakukan sinkronisasi kegiatan belanja dengan skala prioritas kebutuhan warga yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

"Semoga sinergi kerja-kerja DPRD dan Pemprov DKI Jakarta ini membuahkan hasil yang bermanfaat dan dirasakan dampak baiknya bagi semua masyarakat Jakarta. Aamiin yarabbal’alamin," papar dia.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Kali Krukut Jadi Bersih saat Heru Budi Jadi Pj Gubernur DKI

Di samping itu, politikus PDI Perjuangan ini mengingatkan para jajaran Pemprov untuk memfokuskan APBD 2023 pada program penanganan banjir dan kemacetan di ibu kota.

"Setiap anggaran kegiatan pemerintah di tahun depan harus fokus menuntaskan dua masalah besar Jakarta, yakni banjir dan kemacetan," sambungnya.

Selain pada dua masalah tersebut, tegas Prasetyo, APBD tahun depan diharapkan difokuskan juga pada pemulihan ekonomi serta antisipasi menghadapi resesi.

"Tidak ada lagi program kerja khayalan, semua harus tepat sasaran sesuai dengan kajian, inventarisir kebutuhan, hingga kondisi di lapangan," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Puskesmas di DKI Buka Kembali Vaksinasi COVID-19

#DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi #APBD DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Serukan Evaluasi Total Sistem Kesiapsiagaan Kebakaran dan Soroti Kelangkaan APAR di Tingkat RT
Kevin Wu menyoroti tingginya risiko kebakaran di permukiman padat dan mendesak perluasan program Satu RT, Satu APAR
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPRD DKI Serukan Evaluasi Total Sistem Kesiapsiagaan Kebakaran dan Soroti Kelangkaan APAR di Tingkat RT
Indonesia
Stop Rebahan di Usia Senja! Sekolah Lansia di Jakarta Bikin Kakek-Nenek Kembali Semangat Belajar dan Melek Literasi Digital
Program ini terbukti sukses membuat Lansia sehat, mandiri, dan produktif, bahkan 1.624 peserta baru lulus pelatihan literasi digital
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Stop Rebahan di Usia Senja! Sekolah Lansia di Jakarta Bikin Kakek-Nenek Kembali Semangat Belajar dan Melek Literasi Digital
Indonesia
Proyek Penurapan Multiyears Sungai di Jakarta Digas Lagi, Fokus Kali Grogol Hingga Mookervart
Program normalisasi dan penurapan multiyears tetap prioritas meski DBH dipotong.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Proyek Penurapan Multiyears Sungai di Jakarta Digas Lagi, Fokus Kali Grogol Hingga Mookervart
Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Bagikan