Ketua DPRD Minta APBD DKI 2023 Fokus Penanganan Macet dan Banjir

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 31 Oktober 2022
Ketua DPRD Minta APBD DKI 2023 Fokus Penanganan Macet dan Banjir

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - DPRD dan Pemprov DKI Jakarta membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 di Grand Cempaka Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai hari ini, Senin (31/10).

Pembahasan awal dimulai dengan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2023 pada 31 Oktober hingga 3 November 2022.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengapresiasi rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2023 yang dipaparkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI pada saat Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

Pj DKI 1 Berikan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI

"Secara garis besar terjadi peningkatan sejumlah proyeksi pendapatan, sehingga besaran kebijakan umum APBD tahun 2023 yang diusulkan kepada Badan Anggaran DPRD DKI mencapai Rp 85,5 triliun," tulis Prasetyo melalui Instagram pribadinya @prasetyoedimarsudi, Senin (31/10).

Lanjut dia, pihaknya akan melakukan sinkronisasi kegiatan belanja dengan skala prioritas kebutuhan warga yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

"Semoga sinergi kerja-kerja DPRD dan Pemprov DKI Jakarta ini membuahkan hasil yang bermanfaat dan dirasakan dampak baiknya bagi semua masyarakat Jakarta. Aamiin yarabbal’alamin," papar dia.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Kali Krukut Jadi Bersih saat Heru Budi Jadi Pj Gubernur DKI

Di samping itu, politikus PDI Perjuangan ini mengingatkan para jajaran Pemprov untuk memfokuskan APBD 2023 pada program penanganan banjir dan kemacetan di ibu kota.

"Setiap anggaran kegiatan pemerintah di tahun depan harus fokus menuntaskan dua masalah besar Jakarta, yakni banjir dan kemacetan," sambungnya.

Selain pada dua masalah tersebut, tegas Prasetyo, APBD tahun depan diharapkan difokuskan juga pada pemulihan ekonomi serta antisipasi menghadapi resesi.

"Tidak ada lagi program kerja khayalan, semua harus tepat sasaran sesuai dengan kajian, inventarisir kebutuhan, hingga kondisi di lapangan," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Puskesmas di DKI Buka Kembali Vaksinasi COVID-19

#DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi #APBD DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Indonesia
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Kepgub DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Wakil Ketua DPRD DKI sebut diperlukan peningkatan pelayanan mulai dari pengawasan, pencahayaan lokasi, hingga keamanan untuk pengunjung.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Bagikan