Zulfikar Sy
MerahPutih.com - DPRD dan Pemprov DKI Jakarta membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 di Grand Cempaka Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai hari ini, Senin (31/10).
Pembahasan awal dimulai dengan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2023 pada 31 Oktober hingga 3 November 2022.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengapresiasi rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2023 yang dipaparkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI pada saat Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
Baca Juga:
Pj DKI 1 Berikan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI
"Secara garis besar terjadi peningkatan sejumlah proyeksi pendapatan, sehingga besaran kebijakan umum APBD tahun 2023 yang diusulkan kepada Badan Anggaran DPRD DKI mencapai Rp 85,5 triliun," tulis Prasetyo melalui Instagram pribadinya @prasetyoedimarsudi, Senin (31/10).
Lanjut dia, pihaknya akan melakukan sinkronisasi kegiatan belanja dengan skala prioritas kebutuhan warga yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.
"Semoga sinergi kerja-kerja DPRD dan Pemprov DKI Jakarta ini membuahkan hasil yang bermanfaat dan dirasakan dampak baiknya bagi semua masyarakat Jakarta. Aamiin yarabbal’alamin," papar dia.
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Kali Krukut Jadi Bersih saat Heru Budi Jadi Pj Gubernur DKI
Di samping itu, politikus PDI Perjuangan ini mengingatkan para jajaran Pemprov untuk memfokuskan APBD 2023 pada program penanganan banjir dan kemacetan di ibu kota.
"Setiap anggaran kegiatan pemerintah di tahun depan harus fokus menuntaskan dua masalah besar Jakarta, yakni banjir dan kemacetan," sambungnya.
Selain pada dua masalah tersebut, tegas Prasetyo, APBD tahun depan diharapkan difokuskan juga pada pemulihan ekonomi serta antisipasi menghadapi resesi.
"Tidak ada lagi program kerja khayalan, semua harus tepat sasaran sesuai dengan kajian, inventarisir kebutuhan, hingga kondisi di lapangan," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga:
Puskesmas di DKI Buka Kembali Vaksinasi COVID-19
