Ketua DPRD DKI Ungkap Penyebab Investor Ogah Sponsori Formula E

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 03 Februari 2022
Ketua DPRD DKI Ungkap Penyebab Investor Ogah Sponsori Formula E

Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta hanya tersisa empat bulan lagi. Tetapi, sejauh ini Pemprov DKI belum juga melakukan persiapan, termasuk pembangunan sirkuit di kawasan Ancol, Jakarta Utara.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menilai keengganan investor mensponsori Formula E karena event internasional itu sudah dibawa ke ranah politik. Ia menuturkan investor tidak mau terlibat dalam kegaduhan politik akibat Formula E.

Baca Juga

Ramai Kritik Formula E, Pimpinan DPRD Sebut Stabilitas Politik DKI Tidak Wajar

Ia mengatakan, awal mula Formula E menjadi agenda politik adalah saat Anies mengumpulkan tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta untuk mangkir dalam Paripurna Interpelasi Formula E yang diinisiasi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Setelah waktu itu semua terkait Formula E adalah peristiwa politik,” kata Prasetyo di Jakarta, Kamis (3/2).

Yang perlu diketahui dalam hal ini, sambungnya, jelas-jelas Pemprov DKI menyatakan sebagai pihak penyelenggara Formula E. Itu dibuktikan dengan instruksi Gubernur kepada Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menganggarkan dan membayar commitment Formula E sebesar Rp 560 miliar.

Namun, pada 2021 Anies menyebut gelaran Formula E adalah Bussines to Bussines. Artinya Pemprov tidak lagi terlibat. Kemudian, Anies menunjuk politikus sebagai Ketua Pelaksana atau Organizing Committee Formula E.

Baca Juga

Wagub DKI Nilai Tak Ada yang Aneh Penyelenggara Formula E Studi Banding ke Arab

Politikus PDI Perjuangan ini melanjutkan, dengan rangkaian peristiwa tersebut menjadi penyebab Formula E tidak diminati investor. Terlebih, Oktober tahun ini jabatan Anies sebagai Gubernur bakal berakhir.

"Pengusaha nggak mau terlibat dalam kegaduhan politik. Makanya mereka nggak mau investasi di Formula E,” tandasnya.

Seperti diketahui, tender pembangunan sirkuit Formula E dinyatakan gagal berdasarkan pengumuman di situs e-procuremet PT Jakpro pada Senin, 24 Januari 2022.

Selain gagal tender, penyelenggara hingga kini belum bisa mengantongi siapa saja yang bakal mensponsori balap tersebut.

Direktur Pengelolaan Aset PT Jakpro yang juga Managing Director Formula E, Gunung Kartiko mengklaim sponsor untuk pembiayaan sirkuit Formula E itu ada, meski belum bisa dipastikan. (Asp)

Baca Juga

Direktur Keuangan Jakpro Mundur, Persiapan Formula E Terus Dilanjut

#DPRD DKI Jakarta #Formula E #Prasetyo Edi Marsudi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan