Ketua DPRD DKI Setuju Penambahan Anggaran Ajang Formula E

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 14 Agustus 2019
Ketua DPRD DKI Setuju Penambahan Anggaran Ajang Formula E

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengaku tak keberatan langkah Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran untuk penyelenggaraan perhelatan Formula E di Ibu Kota pada 2020 mendatang.

DPRD DKI pun menyetujui anggaran belanja langsung yang diusulkan Legislatif terkait dengan ajang Formula E sebesar Rp360 miliar atau 20,79 juta poundsterling.

Baca Juga: Pemprov DKI Harus Keluarkan Uang Rp345 Miliar untuk Gelar Ajang Formula E

Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Anggaran tersebut diketuk dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2019.

"Jadi pak gubernur mencoba mencari terobosan khsuusnya di DKI Jakarta ada satu niatan kegiahan yaitu Formula E," kat Prasetyo di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Menurut Prestyo, wacana balap mobil Formula E merupakan kampanye Anies tentang polusi udara. Mengingat Formula E memakai energi listrik.

Baca Juga: DPRD DKI Setujui Anggaran Rp360 Miliar Ajang Formula E

"Apalagi sekarang kita sedang menggalakan polusi udara itu. Mungkin di satu sisi kampanye," tutur dia.

Disamping itu juga, kata dia, balap mobil Formula E ini di Ibu Kota nantinya menjadi pemasokan nilai ekonomi bagi Jakarta. Apalagi ajang balap di pusat kota itu diadakan secara rutin.

"Mungkin Formula E menjadi satu pemasukan yang baru kalau ini rutinitaskan. Kaya singapur, malaysia kan pendapatan juga kan bagus," jelasnya.

Ajang balap mobil Formula E. Foto: Facebook/Anies Baswedan
Ajang balap mobil Formula E. Foto: Facebook/Anies Baswedan

Baca Juga: Jakarta Gelar Formula E 2020, Anies: Potensi Ekonomi Capai Rp 1,2 Triliun

Ketika ditanya alasan DPRD menambah anggaran yang diusulkan Pemprov DKI dari sebelumnya mengajukan Rp 345 miliar kemudian disetujui menjadi Rp 360 miliar. Menurut dia itu baru uang muka.

"Itu malah lebih. Itu baru DP saja. poundsterling. Angka poundsterling itu hari kemarin diajukan sekarang udah berubah mungkin. Karena kenaikan kurs itu kan beda-beda," tutupnya (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Formula E #Prasetyo Edi Marsudi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan