Ketua DPRD DKI Pesimistis Sirkuit Formula E Dapat Selesai Tepat Waktu


Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi (kanan) menunjukkan surat penyampaian hak interpelasi soal Formula E di Gedung DPRD, Kamis (26/8). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
MerahPutih.com - Penyelenggaraan ajang Formula E di DKI Jakarta tersisa lima bulan lagi. Sayangnya, sampai sekarang pembangunan sirkuit di kawasan Ancol, Jakarta Utara, belum juga dimulai.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi pesimistis trek balap mobil Formula E dapat selesai tepat waktu atau dalam waktu 3 bulan. Menurutnya, pembuatan lintasan balap bertaraf internasional bisa memakan waktu sampai 2 tahun.
Baca Juga
PDIP Endus Dua Dugaan Penyebab Tender Sirkuit Formula E Gagal
"Buat trek balap bukan kayak buat lintasan tamiya. Rasionalnya 2 tahun," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (26/1)
Prasetyo mengungkapkan, Pemprov DKI tak bisa sembarangan membuat lintasan balap. Sebab, kendaraan yang akan melintas di atasnya melaju dengan kecepatan sangat tinggi.
"Kencangnya mobil Formula E itu hampir sama dengan F1. Bedanya satunya pakai mesin dan satu lagi pakai listrik," paparnya
Untuk itu diperlukan aspal dengan kualitas terbaik dengan konstruksi lintasan yang juga harus stabil. Sedangkan, lokasi trek yang akan disulap menjadi trek balap Formula E merupakan tumpukan hasil pembuangan lumpur.
"Enggak boleh sembarangan landasan dibuat 3 bulan, nanti tiba-tiba pas lagi belok aspalnya terkelupas," ucap Prasetyo.
Baca Juga
Wagub DKI Lempar Bola Panas Gagalnya Tender Formula E ke Panitia
Hal ini disebutnya bisa membahayakan para pembalap dan bila itu terjadi maka citra Indonesia bisa jelek di mata dunia.
Oleh karena itu, politikus senior PDI Perjuangan ini mewanti-wanti Gubernur Anies Baswedan untuk berhati-hati dalam membuat lintasan balap Formula E.
"Jangan emosionalnya yang dipakai, ini sangat membahayakan, apalagi ini membawa nama negara yang kebetulan ada di Jakarta," ujarnya. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
