Ketua DPRD DKI Pesimistis Sirkuit Formula E Dapat Selesai Tepat Waktu

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 26 Januari 2022
Ketua DPRD DKI Pesimistis Sirkuit Formula E Dapat Selesai Tepat Waktu

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi (kanan) menunjukkan surat penyampaian hak interpelasi soal Formula E di Gedung DPRD, Kamis (26/8). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penyelenggaraan ajang Formula E di DKI Jakarta tersisa lima bulan lagi. Sayangnya, sampai sekarang pembangunan sirkuit di kawasan Ancol, Jakarta Utara, belum juga dimulai.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi pesimistis trek balap mobil Formula E dapat selesai tepat waktu atau dalam waktu 3 bulan. Menurutnya, pembuatan lintasan balap bertaraf internasional bisa memakan waktu sampai 2 tahun.

Baca Juga

PDIP Endus Dua Dugaan Penyebab Tender Sirkuit Formula E Gagal

"Buat trek balap bukan kayak buat lintasan tamiya. Rasionalnya 2 tahun," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (26/1)

Prasetyo mengungkapkan, Pemprov DKI tak bisa sembarangan membuat lintasan balap. Sebab, kendaraan yang akan melintas di atasnya melaju dengan kecepatan sangat tinggi.

"Kencangnya mobil Formula E itu hampir sama dengan F1. Bedanya satunya pakai mesin dan satu lagi pakai listrik," paparnya

Untuk itu diperlukan aspal dengan kualitas terbaik dengan konstruksi lintasan yang juga harus stabil. Sedangkan, lokasi trek yang akan disulap menjadi trek balap Formula E merupakan tumpukan hasil pembuangan lumpur.

"Enggak boleh sembarangan landasan dibuat 3 bulan, nanti tiba-tiba pas lagi belok aspalnya terkelupas," ucap Prasetyo.

Baca Juga

Wagub DKI Lempar Bola Panas Gagalnya Tender Formula E ke Panitia

Hal ini disebutnya bisa membahayakan para pembalap dan bila itu terjadi maka citra Indonesia bisa jelek di mata dunia.

Oleh karena itu, politikus senior PDI Perjuangan ini mewanti-wanti Gubernur Anies Baswedan untuk berhati-hati dalam membuat lintasan balap Formula E.

"Jangan emosionalnya yang dipakai, ini sangat membahayakan, apalagi ini membawa nama negara yang kebetulan ada di Jakarta," ujarnya. (Asp)

Baca Juga

PDIP DKI Sebut Penyelenggaraan Formula E tidak akan Sukses

#Formula E #DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan